* Bibit Didatangkan dari Jawa Timur
Mon, Mar 14th 2011, 09:35
REDELONG - Untuk mendukung program nasional swasembada gula tahun 2014, Pemkab Bener Meriah, menyiapkan lahan seluas 37.000 hektare untuk pengembangan tanaman tebu. Pada tahap awal, sebanyak 83 ribu mata bibit tebu telah didatangkan dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan disemai di Bener Meriah.
Bupati Bener Meriah Ir H Tagore Abubakar kepada Serambi, Minggu (13/3) menyebutkan, untuk mendukung program nasional swasembada gula, Pemkab Bener Meriah telah menyiapkan lahan, pembibitan, dan telah pula mengundang investor yang akan mengelola perkebunan tebu.
Perusahaan yang akan bekerja sama dengan Pemkab Bener Meriah dalam urusan tanaman tebu tersebut adalah PT Gayo Arindo, yang merupakan anak perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang bergerak di bidang industri kopi terkenal dari Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan merk dagang Kapal Api.
“Mereka juga bergerak di bidang agribisnis dan ingin berpartisipasi, mendukung program ini. Karena selama ini perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gula harus impor dari Thailans,” kata Tagore sembari menambahkan, dalam waktu dekat investor tersebut akan melakukan survei di Bener Meriah.
Diharapkan dengan dibukannya lahan kebun tebu ini nantinya, akan menampung tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah itu. “Harapan kita dengan adanya program ini, bisa membawa rakyat ke arah ekonomi yang lebih mapan, otomatis menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati Tagore.
Bibit tebu
Sementara itu staf Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesi (P3GI) Pasuruan, Sriwinarsih, kepada Serambi beberapa hari lalu di Redelong mengatakan, untuk mendukung program nasional tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa penelitian guna pengembangan bibit-bibit tebu unggul di Bener Meriah.
“Mulai tahun 2010 kami sudah mencoba membawa beberapa bibit tebu untuk dicoba di daerah ini. Setelah itu akan ditentukan mana tanaman tebu yang cocok dikembangkan di Bener Meriah,” kata Sriwinarsih.
Dijelaskan untuk saat ini, bibit-bibit tersebut masih berupa Generasi Satu (G1) dan berada di kebun bibit yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kehutanan Bener Meriah. Diperkirakan, pada akhir tahun 2011 bibit G1 tersebut sudah bisa dilepas kepada petani tebu untuk ditanam. “Tujuan pembibitan ini untuk menyediakan bahan baku, guna menunjang program penanaman tebu tersebut, yang menjadi program nasional,” sebutnya.(c35)
sumber : Serambinews.com
Kamis, 21 April 2011
Kamis, 07 April 2011
Kepala Kampung Nilai Musrenbang tidak Efektif
Fri, Feb 25th 2011, 08:35
REDELONG - Sejumlah kepala kampung di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, menilai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak efektif, karena berbagai usulan yang telah disampaikan oleh kepala kampung banyak yang tidak terealisasi.
Kepala Kampung Gunung Musara, Syamsudin kepada Serambi, Kamis (24/2) mengatakan, dalam Musrenbang yang digelar di Kecamatan Bener Kelipah Rabu (23/2) ia menolak dilakukan Musyawarah karena tidak berdampak positif bagi pembangunan di kampung.
“Musrenbang ini tidak efektif. Masalahnya Musrenbang ini dilakukan untuk usulan tahun 2012 sementara hasil Musrenbang untuk tahun 2011 saja nggak jelas hasilnya,” kata Syamsudin.
Dia katakan, alasan lain tidak perlunya dilakukan Musrenbang karena selama ini pembangunan di sejumlah kampung di Kecamatan Bener Kelipah, peningkatan tidak terlalu baik sementara hampir setiap tahun dilakukan musyawarah pembangunan.
Di sisi lain, kata Syamsudin, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seharusnya bisa lebih transparan dan terbuka dalam hal pembangunan kampung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami.
“Seharusnya aparat kampung juga diberikan pemahaman tentang pembangunan kampung seperti, berapa besar anggaran, apa yang akan dibangun, dimana dibangun, sehingga lebih terbuka,” ungkap Syamsudin.
Sementara itu Camat Bener Kelipah, Muhammad Amin Masnu BA, yang dihubungi Serambi via telepon, mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah kepala kampung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bener Kelipah.
Munculnya protes itu lantaran sebagian kepala kampung mempertanyakan usulan tentang pembangunan kampung yang telah disampaikan tahun lalu namun sebagian belum terealisasi. “Kami sudah sampaikan kepada para keuchik, ada usulan yang langsung dikerjakan dan sebagian lagi harus menunggu proses,” kata Muhammad Amin.
Ia sebutkan, munculnya protes itu karena sebagian beranggapan yang telah diusulkan akan segera dibangun, sementara untuk merealisasikan apa yang diajukan oleh para keucik itu harus melalui proses panjang termasuk dibahas oleh para anggota dewan. “Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat kesal karena tiap tahun dilakukan pengusulan. Tapi usulan itu sudah kami masukkan dalam RPJM,” pungkas Camat Bener Kelipah ini.(c35)
sumber : Serambinews.com
REDELONG - Sejumlah kepala kampung di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, menilai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak efektif, karena berbagai usulan yang telah disampaikan oleh kepala kampung banyak yang tidak terealisasi.
Kepala Kampung Gunung Musara, Syamsudin kepada Serambi, Kamis (24/2) mengatakan, dalam Musrenbang yang digelar di Kecamatan Bener Kelipah Rabu (23/2) ia menolak dilakukan Musyawarah karena tidak berdampak positif bagi pembangunan di kampung.
“Musrenbang ini tidak efektif. Masalahnya Musrenbang ini dilakukan untuk usulan tahun 2012 sementara hasil Musrenbang untuk tahun 2011 saja nggak jelas hasilnya,” kata Syamsudin.
Dia katakan, alasan lain tidak perlunya dilakukan Musrenbang karena selama ini pembangunan di sejumlah kampung di Kecamatan Bener Kelipah, peningkatan tidak terlalu baik sementara hampir setiap tahun dilakukan musyawarah pembangunan.
Di sisi lain, kata Syamsudin, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seharusnya bisa lebih transparan dan terbuka dalam hal pembangunan kampung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami.
“Seharusnya aparat kampung juga diberikan pemahaman tentang pembangunan kampung seperti, berapa besar anggaran, apa yang akan dibangun, dimana dibangun, sehingga lebih terbuka,” ungkap Syamsudin.
Sementara itu Camat Bener Kelipah, Muhammad Amin Masnu BA, yang dihubungi Serambi via telepon, mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah kepala kampung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bener Kelipah.
Munculnya protes itu lantaran sebagian kepala kampung mempertanyakan usulan tentang pembangunan kampung yang telah disampaikan tahun lalu namun sebagian belum terealisasi. “Kami sudah sampaikan kepada para keuchik, ada usulan yang langsung dikerjakan dan sebagian lagi harus menunggu proses,” kata Muhammad Amin.
Ia sebutkan, munculnya protes itu karena sebagian beranggapan yang telah diusulkan akan segera dibangun, sementara untuk merealisasikan apa yang diajukan oleh para keucik itu harus melalui proses panjang termasuk dibahas oleh para anggota dewan. “Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat kesal karena tiap tahun dilakukan pengusulan. Tapi usulan itu sudah kami masukkan dalam RPJM,” pungkas Camat Bener Kelipah ini.(c35)
sumber : Serambinews.com
Pemkab Bener Meriah Akan Kelola PD Genap Mupakat
Fri, Feb 25th 2011, 08:33
REDELONG - Pemkab Bener Meriah menyatakan bersedia mengelola Perusahaan Daerah (PD) Genap Mupakat, yang berlokasi di Pondok Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan perusahaan itu selain dimaksudkan untuk mencegah kehilangan aset, juga untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk maksud tersebut, Pemkab Bener Meriah, mengaku telah mengajukan beberapa kali ke pihak berwenang. “Bila diizinkan, Pemkab Bener Meriah, akan mengelola PD Genap Mupakat, sehingga para petani yang ada di sekitaran pabrik maupun secara umum di Kabupaten Bener Meriah akan terbantu jika pabrik itu mulai difungsikan,” ungkap Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar kepada Serambi, Rabu (23/2).
Bupati menambahkan, jika pengelolaan pabrik kopi PD Genap Mupakat diserahkan ke Pemkab Bener Meriah, dipastikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak serta bertambahnya pemasukan untuk pemerintah daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, tambah Bupati Bener Meriah ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003 tentang pemekaran, semuanya sudah diatur tentang aset-aset yang ada serta jangka waktu penyelesaiannya. “Kami sudah beberapa kali menyurati gubernur agar pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah namun belum lagi menemui jawaban. Hanya saja terkait dengan penjagaan aset sudah diserahkan ke Pemkab Bener Meriah,” pungkas Ir H Tagore Abubakar.
Seperti diketahui, PD Genap Mupakat, mulai berdiri di Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1982, dan sekitar dua tahun kemudian pabrik kopi itu mulai berfungsi dan melakukan ekspor kopi hingga ke luar negeri. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, PD Genap Mupakat, sempat kolaps (bangkrut) dan sahamnya sekitar 70 persen dijual ke PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe (GMGSC).
Namun di tahun 2008, PT GMGSC tersangkut masalah dengan para petani yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. PT GMGSC, dituding tidak membayar premium fee kepada 4.536 petani kopi yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. Akibatnya pada Januari 2009, Koperasi Tunas Indah, melakukan pemutusan kontrak dengan PT GMGSC selaku perusahaan pengekspor kopi ke luar negeri karena tidak selesainya permasalahan premium fee kopi kepada para petani.
Selang beberapa bulan, sekitar tahun 2009, PT GMGSC kolaps dan meninggalkan pabrik kopi PD Genap Mupakat.
Bupati Tagore mengatakan, Pemkab Bener Meriah, pada 13 Oktober 2010 lalu, melayangkan surat kepada Gubernur Aceh, tentang pengalihan penjagaan aset PD Genap Mupakat, karena kondisinya telah banyak dijarah. Surat Pemkab Bener Meriah itu, telah dijawab pihak Pemeritahan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Dalam surat itu dinyatakan bahwa aset PD Genap Mupakat, diserahkan penjagaannya kepada Pemkab Bener Meriah. “Berdasarkan amatan kami, banyak aset yang telah dijarah dan hilang. Namun apa-apa saja yang hilang, belum bisa dipastikan karena sekarang sedang dilakukan inventarisir,” katanya Bupati Tagore.
Berdasarkan amatan Serambi, kondisi areal pabrik kopi PD Genap Mupakat, yang terakhir saham terbesarnya dipegang oleh PT GMGSC, mulai ditumbuhi semak belukar. Sedangkan beberapa peralatan pengilingan kopi mulai berkarat karena tidak terawat dan terbengkalai bahkan sebagian kabel listrik berkuran besar milik perusahaan daerah itu, sebagian telah raib dicuri maling paska ditinggalkan oleh PT GMGSC.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Pemkab Bener Meriah menyatakan bersedia mengelola Perusahaan Daerah (PD) Genap Mupakat, yang berlokasi di Pondok Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan perusahaan itu selain dimaksudkan untuk mencegah kehilangan aset, juga untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk maksud tersebut, Pemkab Bener Meriah, mengaku telah mengajukan beberapa kali ke pihak berwenang. “Bila diizinkan, Pemkab Bener Meriah, akan mengelola PD Genap Mupakat, sehingga para petani yang ada di sekitaran pabrik maupun secara umum di Kabupaten Bener Meriah akan terbantu jika pabrik itu mulai difungsikan,” ungkap Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar kepada Serambi, Rabu (23/2).
Bupati menambahkan, jika pengelolaan pabrik kopi PD Genap Mupakat diserahkan ke Pemkab Bener Meriah, dipastikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak serta bertambahnya pemasukan untuk pemerintah daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, tambah Bupati Bener Meriah ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003 tentang pemekaran, semuanya sudah diatur tentang aset-aset yang ada serta jangka waktu penyelesaiannya. “Kami sudah beberapa kali menyurati gubernur agar pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah namun belum lagi menemui jawaban. Hanya saja terkait dengan penjagaan aset sudah diserahkan ke Pemkab Bener Meriah,” pungkas Ir H Tagore Abubakar.
Seperti diketahui, PD Genap Mupakat, mulai berdiri di Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1982, dan sekitar dua tahun kemudian pabrik kopi itu mulai berfungsi dan melakukan ekspor kopi hingga ke luar negeri. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, PD Genap Mupakat, sempat kolaps (bangkrut) dan sahamnya sekitar 70 persen dijual ke PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe (GMGSC).
Namun di tahun 2008, PT GMGSC tersangkut masalah dengan para petani yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. PT GMGSC, dituding tidak membayar premium fee kepada 4.536 petani kopi yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. Akibatnya pada Januari 2009, Koperasi Tunas Indah, melakukan pemutusan kontrak dengan PT GMGSC selaku perusahaan pengekspor kopi ke luar negeri karena tidak selesainya permasalahan premium fee kopi kepada para petani.
Selang beberapa bulan, sekitar tahun 2009, PT GMGSC kolaps dan meninggalkan pabrik kopi PD Genap Mupakat.
Bupati Tagore mengatakan, Pemkab Bener Meriah, pada 13 Oktober 2010 lalu, melayangkan surat kepada Gubernur Aceh, tentang pengalihan penjagaan aset PD Genap Mupakat, karena kondisinya telah banyak dijarah. Surat Pemkab Bener Meriah itu, telah dijawab pihak Pemeritahan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Dalam surat itu dinyatakan bahwa aset PD Genap Mupakat, diserahkan penjagaannya kepada Pemkab Bener Meriah. “Berdasarkan amatan kami, banyak aset yang telah dijarah dan hilang. Namun apa-apa saja yang hilang, belum bisa dipastikan karena sekarang sedang dilakukan inventarisir,” katanya Bupati Tagore.
Berdasarkan amatan Serambi, kondisi areal pabrik kopi PD Genap Mupakat, yang terakhir saham terbesarnya dipegang oleh PT GMGSC, mulai ditumbuhi semak belukar. Sedangkan beberapa peralatan pengilingan kopi mulai berkarat karena tidak terawat dan terbengkalai bahkan sebagian kabel listrik berkuran besar milik perusahaan daerah itu, sebagian telah raib dicuri maling paska ditinggalkan oleh PT GMGSC.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 28 Maret 2011
Sesama Anggota Dewan Nyaris Adu Jotos
Sidang DPRK Bener Meriah Ricuh
Wed, Feb 16th 2011, 10:11
REDELONG - Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (14/2), dengan agenda membahas perubahan anggota fraksi, berakhir ricuh. Sesama anggota dewan nyaris adu jotos di ruang sidang. Untung cepat dilerai, sehingga pergesekan itu tak sampai menyebabkan ada korban yang dipukul atau cedera.
Sidang paripurna khusus itu digelar sebagai ekses dari menyeberangnya empat anggota dewan dari dua fraksi gabungan, yakni Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong ke Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Keributan itu sendiri terjadi lantaran ada perbedaan pendapat antara anggota Fraksi Golkar dengan Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Gabungan Bener Meriah mengenai pembahasan alat kelengkapan dewan, Ini dikaitkan dengan fakta baru, yakni adanya perubahan susunan personel di tubuh ketiga fraksi tersebut.
Sebagai fraksi yang kedatangan “tamu” untuk bergabung, Golkar menginginkan dalam sidang paripurna khusus itu tidak cuma perubahan susunan anggota fraksi yang dibahas. Perlu dibahas juga perihal alat kelengkapan dewan. Tapi usul itu ditolak oleh Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong. Keduanya enggan membahas alat kelengkapan dewan dalam sidang itu, sehingga berujung ke situasi yang mulai memanas dan memicu perang mulut.
Berdasarkan pantauan Serambi, pada tahap awal dimulainya sidang yang dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah, Drs Rusli M Saleh itu, sidang berjalan aman. Setelah sidang dibuka, sempat diskor 30 menit untuk menyusun struktur baru di tiga fraksi yang mengalami perubahan komposisi anggota.
Seusai diskor, sidang dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama anggota di tiga fraksi tersebut. Pada saat itu suasana sidang mulai memanas, karena antarsejumlah anggota dewan mulai menginterupsi dan berdebat. Ada juga yang berteriak-teriak, karena merasa interupsinya tidak ditanggapi pimpinan sidang.
Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Golkar bersikeras meminta kepada pimpinan sidang agar langsung membahas alat kelengkapan dewan di dalam sidang paripurna khusus itu. Namun, anggota Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Bener Meriah, tetap kukuh menolak pembahasan alat kelengkapan dewan dalam sidang itu. “Sesuai undangan yang kami terima hari ini, agendanya hanya membahas tentang perubahan anggota fraksi. Jika sidang dilanjutkan dengan pembahasan alat kelengkapan dewan, kami akan ke luar dari ruang sidang ini,” ancam Ir Suterisno dari Fraksi Redelong.
Pernyataan siap untuk walk out dari ruang sidang yang dilontarkan Ir Suterisno itu, ternyata tidak digubris oleh anggota dewan lainnya, terutama dari Fraksi Golkar yang tetap bersikeras agar alat kelengkapan dewan dibahas dalam sidang itu, sehingga perdebatan pun makin ramai.
“Berubahnya susunan fraksi otomatis alat kelengkapan dewan juga berubah, sehingga sesuai dengan tata tertib dewan, perlu segera dibahas masalah ini,” kata Ketua Fraksi Golkar, Ir Sarkati, sembari menyebutkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan beretika.
Setelah terjadi perdebatan beberapa menit, pimpinan sidang, Drs Rusli M Saleh, langsung menutup sidang paripurna khusus itu. Ia putuskan bahwa untuk membahas alat kelengkapan dewan tersebut akan dibahas dalam sidang berikutnya. Lalu ia ketuk palu tanda ditutupnya sidang paripurna khusus itu.
Baru saja palu diketuk pimpinan sidang, seorang anggota dewan, Marianto (Ketua Fraksi Gabungan Bener Meriah) dari Partai Gerindra, emosi. Ia merasa tersinggung karena diejek oleh seorang anggota Fraksi Golkar, Firmansyah dari Partai Demokrat. Serta merta kedua anggota dewan ini saling menantang untuk berduel.
Ir Suterisno yang sejak awal mulai geram, bergegas mengejar Firmansyah. Namun berhasil dihadang oleh anggota dewan lainnya, sehingga adu jotos urung terjadi. Pascainsiden itu, sejumlah anggota dewan yang nyaris terlibat adu jotos itu langsung didamaikan di ruang sidang. Mereka pun akhirnya langsung membubarkan diri demi menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi.
Adapun empat anggota dewan yang bergabung ke Fraksi Golkar itu masing-masing Riduansyah dan Jusriadi dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Mereka mundur dari Fraksi Gabungan Redelong untuk seterusnya bergabung ke Fraksi Golkar.
Dua orang anggota dewan lainnya yang bergabung dengan Fraksi Golkar adalah Guntarayadi SP dan H Misriadi MS, keduanya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tadinya bernaung di bawah Fraksi Gabungan Bener Meriah. Menyeberangnya dua politisi PDIP ke Fraksi Golkar itu baru mencuat ketika digelar Sidang Paripurna Khusus DPRK Bener Meriah, Senin (14/2), tapi Riduansyah dan Jusriadi dari PBR telah mengikrarkan kepindahannya pada sidang paripurna APBK beberapa hari lalu. (c35)
Sumber : Serambinews.com
Wed, Feb 16th 2011, 10:11
REDELONG - Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (14/2), dengan agenda membahas perubahan anggota fraksi, berakhir ricuh. Sesama anggota dewan nyaris adu jotos di ruang sidang. Untung cepat dilerai, sehingga pergesekan itu tak sampai menyebabkan ada korban yang dipukul atau cedera.
Sidang paripurna khusus itu digelar sebagai ekses dari menyeberangnya empat anggota dewan dari dua fraksi gabungan, yakni Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong ke Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Keributan itu sendiri terjadi lantaran ada perbedaan pendapat antara anggota Fraksi Golkar dengan Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Gabungan Bener Meriah mengenai pembahasan alat kelengkapan dewan, Ini dikaitkan dengan fakta baru, yakni adanya perubahan susunan personel di tubuh ketiga fraksi tersebut.
Sebagai fraksi yang kedatangan “tamu” untuk bergabung, Golkar menginginkan dalam sidang paripurna khusus itu tidak cuma perubahan susunan anggota fraksi yang dibahas. Perlu dibahas juga perihal alat kelengkapan dewan. Tapi usul itu ditolak oleh Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong. Keduanya enggan membahas alat kelengkapan dewan dalam sidang itu, sehingga berujung ke situasi yang mulai memanas dan memicu perang mulut.
Berdasarkan pantauan Serambi, pada tahap awal dimulainya sidang yang dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah, Drs Rusli M Saleh itu, sidang berjalan aman. Setelah sidang dibuka, sempat diskor 30 menit untuk menyusun struktur baru di tiga fraksi yang mengalami perubahan komposisi anggota.
Seusai diskor, sidang dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama anggota di tiga fraksi tersebut. Pada saat itu suasana sidang mulai memanas, karena antarsejumlah anggota dewan mulai menginterupsi dan berdebat. Ada juga yang berteriak-teriak, karena merasa interupsinya tidak ditanggapi pimpinan sidang.
Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Golkar bersikeras meminta kepada pimpinan sidang agar langsung membahas alat kelengkapan dewan di dalam sidang paripurna khusus itu. Namun, anggota Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Bener Meriah, tetap kukuh menolak pembahasan alat kelengkapan dewan dalam sidang itu. “Sesuai undangan yang kami terima hari ini, agendanya hanya membahas tentang perubahan anggota fraksi. Jika sidang dilanjutkan dengan pembahasan alat kelengkapan dewan, kami akan ke luar dari ruang sidang ini,” ancam Ir Suterisno dari Fraksi Redelong.
Pernyataan siap untuk walk out dari ruang sidang yang dilontarkan Ir Suterisno itu, ternyata tidak digubris oleh anggota dewan lainnya, terutama dari Fraksi Golkar yang tetap bersikeras agar alat kelengkapan dewan dibahas dalam sidang itu, sehingga perdebatan pun makin ramai.
“Berubahnya susunan fraksi otomatis alat kelengkapan dewan juga berubah, sehingga sesuai dengan tata tertib dewan, perlu segera dibahas masalah ini,” kata Ketua Fraksi Golkar, Ir Sarkati, sembari menyebutkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan beretika.
Setelah terjadi perdebatan beberapa menit, pimpinan sidang, Drs Rusli M Saleh, langsung menutup sidang paripurna khusus itu. Ia putuskan bahwa untuk membahas alat kelengkapan dewan tersebut akan dibahas dalam sidang berikutnya. Lalu ia ketuk palu tanda ditutupnya sidang paripurna khusus itu.
Baru saja palu diketuk pimpinan sidang, seorang anggota dewan, Marianto (Ketua Fraksi Gabungan Bener Meriah) dari Partai Gerindra, emosi. Ia merasa tersinggung karena diejek oleh seorang anggota Fraksi Golkar, Firmansyah dari Partai Demokrat. Serta merta kedua anggota dewan ini saling menantang untuk berduel.
Ir Suterisno yang sejak awal mulai geram, bergegas mengejar Firmansyah. Namun berhasil dihadang oleh anggota dewan lainnya, sehingga adu jotos urung terjadi. Pascainsiden itu, sejumlah anggota dewan yang nyaris terlibat adu jotos itu langsung didamaikan di ruang sidang. Mereka pun akhirnya langsung membubarkan diri demi menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi.
Adapun empat anggota dewan yang bergabung ke Fraksi Golkar itu masing-masing Riduansyah dan Jusriadi dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Mereka mundur dari Fraksi Gabungan Redelong untuk seterusnya bergabung ke Fraksi Golkar.
Dua orang anggota dewan lainnya yang bergabung dengan Fraksi Golkar adalah Guntarayadi SP dan H Misriadi MS, keduanya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tadinya bernaung di bawah Fraksi Gabungan Bener Meriah. Menyeberangnya dua politisi PDIP ke Fraksi Golkar itu baru mencuat ketika digelar Sidang Paripurna Khusus DPRK Bener Meriah, Senin (14/2), tapi Riduansyah dan Jusriadi dari PBR telah mengikrarkan kepindahannya pada sidang paripurna APBK beberapa hari lalu. (c35)
Sumber : Serambinews.com
Ketua Fraksi Redelong DPRK Bener Meriah Mundur
* Menyebrang ke Fraksi Golkar
Sun, Feb 13th 2011, 09:21
REDELONG - Anggota DPRK Bener Meriah dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Riduansyah, mengambil keputusan mengejutkan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Redolong (gabungan beberapa parpol). Tidak hanya itu, Riduansyah juga menyatakan keluar dari Fraksi tersebut untuk selanjutnya bergabung dengan Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Pengunduran Riduansyah disampaikannya langsung di hadapan anggota dewan dan pihak eksekutif Pemkab Bener Meriah, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2011 Kamis (10/2), di ruang sidang dewan setempat.
“Kami sebagai anggota DPRK yang berasal dari PBR menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota dari Fraksi Redelong dan dan akan bergabung ke Fraksi Golkar,” tegas Riduansyah, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi menjelang pengesahan APBK 2011 Kabupaten Bener Meriah. Sebagai gambaran, Riduansyah merupakan satu dari dua anggota DPRK Bener Meriah dari PBR.
Di DPRK Bener Meriah, terdapat tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, Redelong, dan Fraksi Bener Meriah. Awalnya antara Fraksi Redelong dan Fraksi Bener Meriah memiliki keterkaitan dan keputusan saling mendukung sebagai saingan Fraksi Golkar. Namun berdasarkan informasi yang berkembang akhir-akhir ini, kedua Fraksi yang menjadi ‘lawan’ Fraksi Golkar itu, mulai retak diduga terkait kepentingan dukung mendukung pasangan calon dalam Pilkada 2011.
Kepada wartawan, Riduansyah menyebutkan, motivasi partainya keluar dari Fraksi Redelong dilandasi beberapa alasan. Menurutnya, ada beberapa poin persoalan yang menemui jalan buntu dan tidak saling sepakat dalam fraksi tersebut.
Persoalan itu, sebut Riduan, di antaranya terkait keputusan partainya yang mendukung calon dari Partai Golkar dalam Pilkada 2011. “Dengan adanya kesepakatan dari PBR untuk mendukung pasangan dari Golkar sehingga PBR menarik diri dari Fraksi Redelong,” ungkap Riduansyah.
Selain itu, kata dia, para anggota Fraksi Redelong yang berasal dari sejumlah partai politik, tidak mencapai kata sepakat terhadap usulan agar Fraksi Redelong cukup mengusung satu pasangan calon pada pilkada mendatang. “Ini juga menjadi alasan kami untuk keluar dari fraksi Redelong dan pindah ke Fraksi Golkar. Secara otomatis, kami tidak lagi mendukung apapun yang telah disepakati oleh Fraksi Redelong,” sebut Riduansyah.
Kembalikan aset
Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Tgk Usman Yacub yang dimintai komentar terhadap persoalan ini mengatakan, inisiatif pengunduran diri Riduansyah sah-sah saja. “Tetapi saudara Riduansyah juga saya ingatkan, dengan keluarnya dari Fraksi Redelong, agar segera mengembalikan aset-aset milik fraksi yang selama ini, ia manfaatkan seperti mobil dinas dan sejumlah aset lainya,” sebut Tgk Usman.
Diakui Tgk Usman Yacub, selama ini ada ketidakharmonisan di dalam Fraksi Redelong namun hal itu dianggap masih wajar, karena semua dewan yang duduk di DPRK memiliki latar belakang dari partai politik yang berbeda. Namun diharapkan, semua anggota dewan harus bersatu, akur, serta memikirkan rakyat, bukan memikirkan perut sendiri. “Menurut saya wajar-wajar saja berbeda pandangan didalam berpolitik, namun kita juga harus memikirkan kepentingan rakyat yang lebih utama,” ujarnya.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Feb 13th 2011, 09:21
REDELONG - Anggota DPRK Bener Meriah dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Riduansyah, mengambil keputusan mengejutkan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Redolong (gabungan beberapa parpol). Tidak hanya itu, Riduansyah juga menyatakan keluar dari Fraksi tersebut untuk selanjutnya bergabung dengan Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Pengunduran Riduansyah disampaikannya langsung di hadapan anggota dewan dan pihak eksekutif Pemkab Bener Meriah, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2011 Kamis (10/2), di ruang sidang dewan setempat.
“Kami sebagai anggota DPRK yang berasal dari PBR menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota dari Fraksi Redelong dan dan akan bergabung ke Fraksi Golkar,” tegas Riduansyah, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi menjelang pengesahan APBK 2011 Kabupaten Bener Meriah. Sebagai gambaran, Riduansyah merupakan satu dari dua anggota DPRK Bener Meriah dari PBR.
Di DPRK Bener Meriah, terdapat tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, Redelong, dan Fraksi Bener Meriah. Awalnya antara Fraksi Redelong dan Fraksi Bener Meriah memiliki keterkaitan dan keputusan saling mendukung sebagai saingan Fraksi Golkar. Namun berdasarkan informasi yang berkembang akhir-akhir ini, kedua Fraksi yang menjadi ‘lawan’ Fraksi Golkar itu, mulai retak diduga terkait kepentingan dukung mendukung pasangan calon dalam Pilkada 2011.
Kepada wartawan, Riduansyah menyebutkan, motivasi partainya keluar dari Fraksi Redelong dilandasi beberapa alasan. Menurutnya, ada beberapa poin persoalan yang menemui jalan buntu dan tidak saling sepakat dalam fraksi tersebut.
Persoalan itu, sebut Riduan, di antaranya terkait keputusan partainya yang mendukung calon dari Partai Golkar dalam Pilkada 2011. “Dengan adanya kesepakatan dari PBR untuk mendukung pasangan dari Golkar sehingga PBR menarik diri dari Fraksi Redelong,” ungkap Riduansyah.
Selain itu, kata dia, para anggota Fraksi Redelong yang berasal dari sejumlah partai politik, tidak mencapai kata sepakat terhadap usulan agar Fraksi Redelong cukup mengusung satu pasangan calon pada pilkada mendatang. “Ini juga menjadi alasan kami untuk keluar dari fraksi Redelong dan pindah ke Fraksi Golkar. Secara otomatis, kami tidak lagi mendukung apapun yang telah disepakati oleh Fraksi Redelong,” sebut Riduansyah.
Kembalikan aset
Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Tgk Usman Yacub yang dimintai komentar terhadap persoalan ini mengatakan, inisiatif pengunduran diri Riduansyah sah-sah saja. “Tetapi saudara Riduansyah juga saya ingatkan, dengan keluarnya dari Fraksi Redelong, agar segera mengembalikan aset-aset milik fraksi yang selama ini, ia manfaatkan seperti mobil dinas dan sejumlah aset lainya,” sebut Tgk Usman.
Diakui Tgk Usman Yacub, selama ini ada ketidakharmonisan di dalam Fraksi Redelong namun hal itu dianggap masih wajar, karena semua dewan yang duduk di DPRK memiliki latar belakang dari partai politik yang berbeda. Namun diharapkan, semua anggota dewan harus bersatu, akur, serta memikirkan rakyat, bukan memikirkan perut sendiri. “Menurut saya wajar-wajar saja berbeda pandangan didalam berpolitik, namun kita juga harus memikirkan kepentingan rakyat yang lebih utama,” ujarnya.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 18 Maret 2011
14 Pejabat Bener Meriah Dimutasi
Fri, Feb 4th 2011, 08:57
REDELONG - Sebanyak 14 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dimutasi dan empat di antaranya telah memasuki masa pensiun. Sementara seratusan pejabat eselon III dan IV juga mengalami rotasi serta kenaikan pangkat. Pelantikan para pejabat tersebut dilakukan secara serentak oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Sirwandi Laut Tawar, Rabu (2/1) di Oproom Setdakab setempat.
Pejabat eselon II yang mengalami pergeseran antara lain, Ir Azwirianyah, dari Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ir Makmun dari staf ahli bupati menjadi asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menggantikan posisi Ir Azwiriansyah.
Dra Mayang Semayang, jabatan lama Kabag Organisasi Pemkab Bener Meriah, menjadi staf ahli bupati Bidang Pembangunan. Lutfi Mirwan, dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Bener Meriah.
Selanjutnya, Bairinnuri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). M Hasdi Kusman SH dari Kabag Evaluasi dan Data pada Bapedda Bener Meriah, menjadi Kepa Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Syuhada dari Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bener Meriah, pindah menjadi Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, drh Sofian dari sekretaris Distanakkan, dilantik menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah. Dan terakhir, Ir Rusman dari sekretaris Badan Penyuluhan menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
Sedangkan empat orang pejabat yang telah memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Bener Meriah, antara lain Zaini Yusra, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Drs Bacrumsyah SE Msi, Kepala Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Ishak MS Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan yang juga mantan Sekdakab Bener Meriah, telah memasuki masa pensiun.
Adapun mantan Kepala Inspektorat Bener Meriah, Aliudin Suku, juga memasuki masa pensiun karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
Sementara para pejabat eselon III terdiri dari kepala bagian (kabag) kepala bidang (kabid) dan sekretaris sebanyak 62 orang. Sedangkan pejabat eselon IV yang ikut dilantik untuk jabatan kepala seksi (kasi) dan kepala sub bagian (kasubbag) sebanyak 103 orang.
Masih kosong
Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, yang dihubungi Serambi, Kamis (3/2) mengatakan, mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemkab Bener Meriah, bertujuan untuk mengisi kekosongan pada sejumlah jabatan karena ada beberapa pejabat yang telah memasuki pensiun.
“Meskipun telah dilakukan rotasi untuk sejumlah posisi namun masih belum mencukupi untuk beberapa tempat yang masih kosong. Artinya, Pemkab Bener Meriah, masih kekurangan pegawai untuk beberapa jabatan,” kata Tagore.
Contohnya sebut dia, dalam mutasi yang dilakukan kemarin, tidak ada satupun camat yang diganti, padahal ada beberapa camat yang sudah cukup senior. Kendalanya, lanjut Bupati Bener Meriah ini, karena minimnya SDM yang memang benar-benar memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga terpaksa untuk jabatan sebagian camat masih tetap dipertahankan.
“Kami ragu untuk menempatkan orang pada posisi yang memang bukan keahliannya sehingga untuk belum ada pergantian pada posisi camat. Dan untuk bidang lain yang masih kosong sedang diupayakan untuk mencari orang yang tepat,” terang Ir H Tagore Abubakar yang, mengaku sedang berada di Kabupaten Gayo Lues.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Sebanyak 14 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dimutasi dan empat di antaranya telah memasuki masa pensiun. Sementara seratusan pejabat eselon III dan IV juga mengalami rotasi serta kenaikan pangkat. Pelantikan para pejabat tersebut dilakukan secara serentak oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Sirwandi Laut Tawar, Rabu (2/1) di Oproom Setdakab setempat.
Pejabat eselon II yang mengalami pergeseran antara lain, Ir Azwirianyah, dari Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ir Makmun dari staf ahli bupati menjadi asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menggantikan posisi Ir Azwiriansyah.
Dra Mayang Semayang, jabatan lama Kabag Organisasi Pemkab Bener Meriah, menjadi staf ahli bupati Bidang Pembangunan. Lutfi Mirwan, dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Bener Meriah.
Selanjutnya, Bairinnuri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). M Hasdi Kusman SH dari Kabag Evaluasi dan Data pada Bapedda Bener Meriah, menjadi Kepa Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Syuhada dari Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bener Meriah, pindah menjadi Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, drh Sofian dari sekretaris Distanakkan, dilantik menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah. Dan terakhir, Ir Rusman dari sekretaris Badan Penyuluhan menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
Sedangkan empat orang pejabat yang telah memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Bener Meriah, antara lain Zaini Yusra, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Drs Bacrumsyah SE Msi, Kepala Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Ishak MS Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan yang juga mantan Sekdakab Bener Meriah, telah memasuki masa pensiun.
Adapun mantan Kepala Inspektorat Bener Meriah, Aliudin Suku, juga memasuki masa pensiun karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
Sementara para pejabat eselon III terdiri dari kepala bagian (kabag) kepala bidang (kabid) dan sekretaris sebanyak 62 orang. Sedangkan pejabat eselon IV yang ikut dilantik untuk jabatan kepala seksi (kasi) dan kepala sub bagian (kasubbag) sebanyak 103 orang.
Masih kosong
Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, yang dihubungi Serambi, Kamis (3/2) mengatakan, mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemkab Bener Meriah, bertujuan untuk mengisi kekosongan pada sejumlah jabatan karena ada beberapa pejabat yang telah memasuki pensiun.
“Meskipun telah dilakukan rotasi untuk sejumlah posisi namun masih belum mencukupi untuk beberapa tempat yang masih kosong. Artinya, Pemkab Bener Meriah, masih kekurangan pegawai untuk beberapa jabatan,” kata Tagore.
Contohnya sebut dia, dalam mutasi yang dilakukan kemarin, tidak ada satupun camat yang diganti, padahal ada beberapa camat yang sudah cukup senior. Kendalanya, lanjut Bupati Bener Meriah ini, karena minimnya SDM yang memang benar-benar memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga terpaksa untuk jabatan sebagian camat masih tetap dipertahankan.
“Kami ragu untuk menempatkan orang pada posisi yang memang bukan keahliannya sehingga untuk belum ada pergantian pada posisi camat. Dan untuk bidang lain yang masih kosong sedang diupayakan untuk mencari orang yang tepat,” terang Ir H Tagore Abubakar yang, mengaku sedang berada di Kabupaten Gayo Lues.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Lintas Bireuen-Takengon Sempat Tertimbun Longsor
Fri, Feb 4th 2011, 08:59
REDELONG - Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bener Meriah, selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan lintas Bireuen-Takengon. Ruas jalan yang sempat tertimbun tanah longsor terjadi, Selasa (2/2) sekitar pukul 20.00 WIB, di KM 77 lintas Bireuen-Takengon, tepatnya di daerah Kampung Karang jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Seorang warga setempat, Aman Tona, kepada Serambi mengatakan, tanah longsor yang terjadi Selasa sempat mengganggu arus lalu lintas di daerah itu karena terjadi kemacetan panjang kendaraan yang datang dari arah Bireuen maupun Takengon, selama beberarapa jam.
“Memang saat itu guyuran hujan sangat deras sehingga mengakibatkan tanah dari sisi jalan turun hingga menutup badan jalan. Tanah longsor itu menutup sekitar sepuluh meter ruas jalan di KM-77 Kecamatan Timang Gajah,” kata Aman Tona.
Dikatakan, akibat tanah longsor itu, lintas Bireuen-Takengon, sempat terputus selama dua jam. Namun setelah diterjunkan satu unit alat berat dari Pemkab Bener Meriah, akses menuju maupun datang dari arah Bireuen, kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan.
“Begitu kejadian, ada warga yang langsung melapor dan meminta untuk dikerahkan alat berat agar bisa menyingkirkan tumpukan tanah yang menimpun badan jalan. Alhasil sekira pukul 22.00 WIB, atau dua jam setelah kejadian jalur jalan kembali normal,” ungkapnya.
Ia sebutkan, pada malam terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan di KM-77, kondisi arus lalu lintas kendaraan menuju maumpun keluar dari Takengon, cukup ramai sehingga ketika kondisi jalan terputus terjadi kemacetan panjang kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kalau alat berat datangnya lama, mungkin bisa terjadi antrian panjang kendaraan hingga beberapa kilometer. Namun beruntung pihak terkait cepat tanggap menurunkan alat berat sehingga kemacetan tidak terlalu lama,” sebutnya.
Berdasarkan pantauan Serambi sebagian ruas jalan Bireuen-Takengon, telah dilakukan perbaikan maupun pelebaran, namun masih terdapat beberapa titik daerah yang rawan terjadinya tanah longsor di musim hujan. Sejak awal Januari 2011 lalu, terjadi beberapa kali tanah longsor di ruas jalan Bireun-Takengon, hingga menimbun ruas jalan dan sempat memutuskan akses lalu lintas di daerah itu.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bener Meriah, selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan lintas Bireuen-Takengon. Ruas jalan yang sempat tertimbun tanah longsor terjadi, Selasa (2/2) sekitar pukul 20.00 WIB, di KM 77 lintas Bireuen-Takengon, tepatnya di daerah Kampung Karang jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Seorang warga setempat, Aman Tona, kepada Serambi mengatakan, tanah longsor yang terjadi Selasa sempat mengganggu arus lalu lintas di daerah itu karena terjadi kemacetan panjang kendaraan yang datang dari arah Bireuen maupun Takengon, selama beberarapa jam.
“Memang saat itu guyuran hujan sangat deras sehingga mengakibatkan tanah dari sisi jalan turun hingga menutup badan jalan. Tanah longsor itu menutup sekitar sepuluh meter ruas jalan di KM-77 Kecamatan Timang Gajah,” kata Aman Tona.
Dikatakan, akibat tanah longsor itu, lintas Bireuen-Takengon, sempat terputus selama dua jam. Namun setelah diterjunkan satu unit alat berat dari Pemkab Bener Meriah, akses menuju maupun datang dari arah Bireuen, kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan.
“Begitu kejadian, ada warga yang langsung melapor dan meminta untuk dikerahkan alat berat agar bisa menyingkirkan tumpukan tanah yang menimpun badan jalan. Alhasil sekira pukul 22.00 WIB, atau dua jam setelah kejadian jalur jalan kembali normal,” ungkapnya.
Ia sebutkan, pada malam terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan di KM-77, kondisi arus lalu lintas kendaraan menuju maumpun keluar dari Takengon, cukup ramai sehingga ketika kondisi jalan terputus terjadi kemacetan panjang kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kalau alat berat datangnya lama, mungkin bisa terjadi antrian panjang kendaraan hingga beberapa kilometer. Namun beruntung pihak terkait cepat tanggap menurunkan alat berat sehingga kemacetan tidak terlalu lama,” sebutnya.
Berdasarkan pantauan Serambi sebagian ruas jalan Bireuen-Takengon, telah dilakukan perbaikan maupun pelebaran, namun masih terdapat beberapa titik daerah yang rawan terjadinya tanah longsor di musim hujan. Sejak awal Januari 2011 lalu, terjadi beberapa kali tanah longsor di ruas jalan Bireun-Takengon, hingga menimbun ruas jalan dan sempat memutuskan akses lalu lintas di daerah itu.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)