* Bibit Didatangkan dari Jawa Timur
Mon, Mar 14th 2011, 09:35
REDELONG - Untuk mendukung program nasional swasembada gula tahun 2014, Pemkab Bener Meriah, menyiapkan lahan seluas 37.000 hektare untuk pengembangan tanaman tebu. Pada tahap awal, sebanyak 83 ribu mata bibit tebu telah didatangkan dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan disemai di Bener Meriah.
Bupati Bener Meriah Ir H Tagore Abubakar kepada Serambi, Minggu (13/3) menyebutkan, untuk mendukung program nasional swasembada gula, Pemkab Bener Meriah telah menyiapkan lahan, pembibitan, dan telah pula mengundang investor yang akan mengelola perkebunan tebu.
Perusahaan yang akan bekerja sama dengan Pemkab Bener Meriah dalam urusan tanaman tebu tersebut adalah PT Gayo Arindo, yang merupakan anak perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang bergerak di bidang industri kopi terkenal dari Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan merk dagang Kapal Api.
“Mereka juga bergerak di bidang agribisnis dan ingin berpartisipasi, mendukung program ini. Karena selama ini perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gula harus impor dari Thailans,” kata Tagore sembari menambahkan, dalam waktu dekat investor tersebut akan melakukan survei di Bener Meriah.
Diharapkan dengan dibukannya lahan kebun tebu ini nantinya, akan menampung tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah itu. “Harapan kita dengan adanya program ini, bisa membawa rakyat ke arah ekonomi yang lebih mapan, otomatis menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati Tagore.
Bibit tebu
Sementara itu staf Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesi (P3GI) Pasuruan, Sriwinarsih, kepada Serambi beberapa hari lalu di Redelong mengatakan, untuk mendukung program nasional tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa penelitian guna pengembangan bibit-bibit tebu unggul di Bener Meriah.
“Mulai tahun 2010 kami sudah mencoba membawa beberapa bibit tebu untuk dicoba di daerah ini. Setelah itu akan ditentukan mana tanaman tebu yang cocok dikembangkan di Bener Meriah,” kata Sriwinarsih.
Dijelaskan untuk saat ini, bibit-bibit tersebut masih berupa Generasi Satu (G1) dan berada di kebun bibit yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kehutanan Bener Meriah. Diperkirakan, pada akhir tahun 2011 bibit G1 tersebut sudah bisa dilepas kepada petani tebu untuk ditanam. “Tujuan pembibitan ini untuk menyediakan bahan baku, guna menunjang program penanaman tebu tersebut, yang menjadi program nasional,” sebutnya.(c35)
sumber : Serambinews.com
Kamis, 21 April 2011
Kamis, 07 April 2011
Kepala Kampung Nilai Musrenbang tidak Efektif
Fri, Feb 25th 2011, 08:35
REDELONG - Sejumlah kepala kampung di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, menilai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak efektif, karena berbagai usulan yang telah disampaikan oleh kepala kampung banyak yang tidak terealisasi.
Kepala Kampung Gunung Musara, Syamsudin kepada Serambi, Kamis (24/2) mengatakan, dalam Musrenbang yang digelar di Kecamatan Bener Kelipah Rabu (23/2) ia menolak dilakukan Musyawarah karena tidak berdampak positif bagi pembangunan di kampung.
“Musrenbang ini tidak efektif. Masalahnya Musrenbang ini dilakukan untuk usulan tahun 2012 sementara hasil Musrenbang untuk tahun 2011 saja nggak jelas hasilnya,” kata Syamsudin.
Dia katakan, alasan lain tidak perlunya dilakukan Musrenbang karena selama ini pembangunan di sejumlah kampung di Kecamatan Bener Kelipah, peningkatan tidak terlalu baik sementara hampir setiap tahun dilakukan musyawarah pembangunan.
Di sisi lain, kata Syamsudin, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seharusnya bisa lebih transparan dan terbuka dalam hal pembangunan kampung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami.
“Seharusnya aparat kampung juga diberikan pemahaman tentang pembangunan kampung seperti, berapa besar anggaran, apa yang akan dibangun, dimana dibangun, sehingga lebih terbuka,” ungkap Syamsudin.
Sementara itu Camat Bener Kelipah, Muhammad Amin Masnu BA, yang dihubungi Serambi via telepon, mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah kepala kampung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bener Kelipah.
Munculnya protes itu lantaran sebagian kepala kampung mempertanyakan usulan tentang pembangunan kampung yang telah disampaikan tahun lalu namun sebagian belum terealisasi. “Kami sudah sampaikan kepada para keuchik, ada usulan yang langsung dikerjakan dan sebagian lagi harus menunggu proses,” kata Muhammad Amin.
Ia sebutkan, munculnya protes itu karena sebagian beranggapan yang telah diusulkan akan segera dibangun, sementara untuk merealisasikan apa yang diajukan oleh para keucik itu harus melalui proses panjang termasuk dibahas oleh para anggota dewan. “Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat kesal karena tiap tahun dilakukan pengusulan. Tapi usulan itu sudah kami masukkan dalam RPJM,” pungkas Camat Bener Kelipah ini.(c35)
sumber : Serambinews.com
REDELONG - Sejumlah kepala kampung di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, menilai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak efektif, karena berbagai usulan yang telah disampaikan oleh kepala kampung banyak yang tidak terealisasi.
Kepala Kampung Gunung Musara, Syamsudin kepada Serambi, Kamis (24/2) mengatakan, dalam Musrenbang yang digelar di Kecamatan Bener Kelipah Rabu (23/2) ia menolak dilakukan Musyawarah karena tidak berdampak positif bagi pembangunan di kampung.
“Musrenbang ini tidak efektif. Masalahnya Musrenbang ini dilakukan untuk usulan tahun 2012 sementara hasil Musrenbang untuk tahun 2011 saja nggak jelas hasilnya,” kata Syamsudin.
Dia katakan, alasan lain tidak perlunya dilakukan Musrenbang karena selama ini pembangunan di sejumlah kampung di Kecamatan Bener Kelipah, peningkatan tidak terlalu baik sementara hampir setiap tahun dilakukan musyawarah pembangunan.
Di sisi lain, kata Syamsudin, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seharusnya bisa lebih transparan dan terbuka dalam hal pembangunan kampung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami.
“Seharusnya aparat kampung juga diberikan pemahaman tentang pembangunan kampung seperti, berapa besar anggaran, apa yang akan dibangun, dimana dibangun, sehingga lebih terbuka,” ungkap Syamsudin.
Sementara itu Camat Bener Kelipah, Muhammad Amin Masnu BA, yang dihubungi Serambi via telepon, mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah kepala kampung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bener Kelipah.
Munculnya protes itu lantaran sebagian kepala kampung mempertanyakan usulan tentang pembangunan kampung yang telah disampaikan tahun lalu namun sebagian belum terealisasi. “Kami sudah sampaikan kepada para keuchik, ada usulan yang langsung dikerjakan dan sebagian lagi harus menunggu proses,” kata Muhammad Amin.
Ia sebutkan, munculnya protes itu karena sebagian beranggapan yang telah diusulkan akan segera dibangun, sementara untuk merealisasikan apa yang diajukan oleh para keucik itu harus melalui proses panjang termasuk dibahas oleh para anggota dewan. “Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat kesal karena tiap tahun dilakukan pengusulan. Tapi usulan itu sudah kami masukkan dalam RPJM,” pungkas Camat Bener Kelipah ini.(c35)
sumber : Serambinews.com
Pemkab Bener Meriah Akan Kelola PD Genap Mupakat
Fri, Feb 25th 2011, 08:33
REDELONG - Pemkab Bener Meriah menyatakan bersedia mengelola Perusahaan Daerah (PD) Genap Mupakat, yang berlokasi di Pondok Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan perusahaan itu selain dimaksudkan untuk mencegah kehilangan aset, juga untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk maksud tersebut, Pemkab Bener Meriah, mengaku telah mengajukan beberapa kali ke pihak berwenang. “Bila diizinkan, Pemkab Bener Meriah, akan mengelola PD Genap Mupakat, sehingga para petani yang ada di sekitaran pabrik maupun secara umum di Kabupaten Bener Meriah akan terbantu jika pabrik itu mulai difungsikan,” ungkap Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar kepada Serambi, Rabu (23/2).
Bupati menambahkan, jika pengelolaan pabrik kopi PD Genap Mupakat diserahkan ke Pemkab Bener Meriah, dipastikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak serta bertambahnya pemasukan untuk pemerintah daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, tambah Bupati Bener Meriah ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003 tentang pemekaran, semuanya sudah diatur tentang aset-aset yang ada serta jangka waktu penyelesaiannya. “Kami sudah beberapa kali menyurati gubernur agar pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah namun belum lagi menemui jawaban. Hanya saja terkait dengan penjagaan aset sudah diserahkan ke Pemkab Bener Meriah,” pungkas Ir H Tagore Abubakar.
Seperti diketahui, PD Genap Mupakat, mulai berdiri di Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1982, dan sekitar dua tahun kemudian pabrik kopi itu mulai berfungsi dan melakukan ekspor kopi hingga ke luar negeri. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, PD Genap Mupakat, sempat kolaps (bangkrut) dan sahamnya sekitar 70 persen dijual ke PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe (GMGSC).
Namun di tahun 2008, PT GMGSC tersangkut masalah dengan para petani yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. PT GMGSC, dituding tidak membayar premium fee kepada 4.536 petani kopi yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. Akibatnya pada Januari 2009, Koperasi Tunas Indah, melakukan pemutusan kontrak dengan PT GMGSC selaku perusahaan pengekspor kopi ke luar negeri karena tidak selesainya permasalahan premium fee kopi kepada para petani.
Selang beberapa bulan, sekitar tahun 2009, PT GMGSC kolaps dan meninggalkan pabrik kopi PD Genap Mupakat.
Bupati Tagore mengatakan, Pemkab Bener Meriah, pada 13 Oktober 2010 lalu, melayangkan surat kepada Gubernur Aceh, tentang pengalihan penjagaan aset PD Genap Mupakat, karena kondisinya telah banyak dijarah. Surat Pemkab Bener Meriah itu, telah dijawab pihak Pemeritahan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Dalam surat itu dinyatakan bahwa aset PD Genap Mupakat, diserahkan penjagaannya kepada Pemkab Bener Meriah. “Berdasarkan amatan kami, banyak aset yang telah dijarah dan hilang. Namun apa-apa saja yang hilang, belum bisa dipastikan karena sekarang sedang dilakukan inventarisir,” katanya Bupati Tagore.
Berdasarkan amatan Serambi, kondisi areal pabrik kopi PD Genap Mupakat, yang terakhir saham terbesarnya dipegang oleh PT GMGSC, mulai ditumbuhi semak belukar. Sedangkan beberapa peralatan pengilingan kopi mulai berkarat karena tidak terawat dan terbengkalai bahkan sebagian kabel listrik berkuran besar milik perusahaan daerah itu, sebagian telah raib dicuri maling paska ditinggalkan oleh PT GMGSC.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Pemkab Bener Meriah menyatakan bersedia mengelola Perusahaan Daerah (PD) Genap Mupakat, yang berlokasi di Pondok Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan perusahaan itu selain dimaksudkan untuk mencegah kehilangan aset, juga untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk maksud tersebut, Pemkab Bener Meriah, mengaku telah mengajukan beberapa kali ke pihak berwenang. “Bila diizinkan, Pemkab Bener Meriah, akan mengelola PD Genap Mupakat, sehingga para petani yang ada di sekitaran pabrik maupun secara umum di Kabupaten Bener Meriah akan terbantu jika pabrik itu mulai difungsikan,” ungkap Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar kepada Serambi, Rabu (23/2).
Bupati menambahkan, jika pengelolaan pabrik kopi PD Genap Mupakat diserahkan ke Pemkab Bener Meriah, dipastikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak serta bertambahnya pemasukan untuk pemerintah daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, tambah Bupati Bener Meriah ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003 tentang pemekaran, semuanya sudah diatur tentang aset-aset yang ada serta jangka waktu penyelesaiannya. “Kami sudah beberapa kali menyurati gubernur agar pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah namun belum lagi menemui jawaban. Hanya saja terkait dengan penjagaan aset sudah diserahkan ke Pemkab Bener Meriah,” pungkas Ir H Tagore Abubakar.
Seperti diketahui, PD Genap Mupakat, mulai berdiri di Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1982, dan sekitar dua tahun kemudian pabrik kopi itu mulai berfungsi dan melakukan ekspor kopi hingga ke luar negeri. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, PD Genap Mupakat, sempat kolaps (bangkrut) dan sahamnya sekitar 70 persen dijual ke PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe (GMGSC).
Namun di tahun 2008, PT GMGSC tersangkut masalah dengan para petani yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. PT GMGSC, dituding tidak membayar premium fee kepada 4.536 petani kopi yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. Akibatnya pada Januari 2009, Koperasi Tunas Indah, melakukan pemutusan kontrak dengan PT GMGSC selaku perusahaan pengekspor kopi ke luar negeri karena tidak selesainya permasalahan premium fee kopi kepada para petani.
Selang beberapa bulan, sekitar tahun 2009, PT GMGSC kolaps dan meninggalkan pabrik kopi PD Genap Mupakat.
Bupati Tagore mengatakan, Pemkab Bener Meriah, pada 13 Oktober 2010 lalu, melayangkan surat kepada Gubernur Aceh, tentang pengalihan penjagaan aset PD Genap Mupakat, karena kondisinya telah banyak dijarah. Surat Pemkab Bener Meriah itu, telah dijawab pihak Pemeritahan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Dalam surat itu dinyatakan bahwa aset PD Genap Mupakat, diserahkan penjagaannya kepada Pemkab Bener Meriah. “Berdasarkan amatan kami, banyak aset yang telah dijarah dan hilang. Namun apa-apa saja yang hilang, belum bisa dipastikan karena sekarang sedang dilakukan inventarisir,” katanya Bupati Tagore.
Berdasarkan amatan Serambi, kondisi areal pabrik kopi PD Genap Mupakat, yang terakhir saham terbesarnya dipegang oleh PT GMGSC, mulai ditumbuhi semak belukar. Sedangkan beberapa peralatan pengilingan kopi mulai berkarat karena tidak terawat dan terbengkalai bahkan sebagian kabel listrik berkuran besar milik perusahaan daerah itu, sebagian telah raib dicuri maling paska ditinggalkan oleh PT GMGSC.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)