THURSDAY, 25 AUGUST 2011 00:11
BANDA ACEH - Pemeritah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, kekurangan dana untuk melakukan pengamanan hutan yang termasuk di dalamnya operasi ilegal logging dan kebakaran hutan.
Kepala Bidang Pengamanan Hutan Kabupaten Bener Meriah Syamsuddin di Redelong, mengatakan, anggaran untuk pengamanan hutan yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan saat ini hanya Rp 20 juta dalam setahun. "Dengan jumlah dana sebesar itu, kita mempunyai keterbatasan dalam pengamanan hutan di Bener Meriah," katanya, tadi malam.
Pada tahun sebelumnya, pengamanan hutan di Bener Meriah mempunyai tim Upes Api, Pawang Api, namun karena keterbatasan dana, untuk tahun 2011 ini tidak ada lagi, hanya ada jaga wana.
Jumlah personil jaga wana di Bener Meriah 64 orang yang dibagi sepuluh kecamatan. Luas hutan lindung di daerah berhawa dingin itu 64.636 hektare, hutan produksi 67.016 ha, HPL 3.332 ha dan APL 62,706 ha, berdasarkan SK Menhut No.170 tahun 2000.
Syamsuddin mengatakan, pada saat kemarau panjang sering terjadi kebakaran hutan. Titik api seringkali terjadi di hampir setiap kecamatan, terutama Kecamatan Syiah Utama, Permata, Pinte Rime Gayo, Mesidah, dan Kecamatan Bukit.
Pada saat kemarau, suhu di Bener meriah terasa sangat panas, sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan dan semakin sulit dipadamkan, karena api dengan mudah menjalar membakar kawasan hutan.
Kebakaran hutan adalah fenomena yang kerap terjadi di kemarau dengan kondisi suhu cukup panas, sehingga saat terjadi kebakaran hutan sulit untuk dipadamkan, apalagi hutan yang terbakar itu banyak ditumbuhi semak belukar.
Dampak dari kebakaran semak belukar itu, juga seringkali menghanguskan hutan pinus bahkan menjalar ke areal perkebunan milik warga. Kebakaran yang terjadi di kawasan hutan lindung juga sulit dipadamkan karena berada pada bagian tengah hutan, sehingga sulit untuk ditembus mobil pemadam. Selain kebakaran hutan, aksi penjarahan hutan terutama hutan lindung juga kerap terjadi di Bener Meriah, kata Syamsuddin.
"Kita sebenarnya berusaha menggelar operasi-operasi gabungan untuk melakukan pemberantasan ilegal logging, namun kita kekurangan dana, sehingga tidak begitu efektif," kata Syamsuddin. Ia berharap pemerintah menambah anggaran untuk pengamanan hutan, sehingga bisa bekerja secara efektif.
"Tentunya dengan penambahan anggaran kita dapat bekerja lebih efektif lagi dalam melakukan pengamanan hutan di Bener Meriah, sehingga kita dapat menghindari bencana alam seperti kebakaran hutan, longsor, banjir serta kepunahan ekosistem," demikian Syamsuddin.
Sumber : Waspada.co.id
Selasa, 06 September 2011
Senin, 15 Agustus 2011
Dua Kawanan Gajah Obrak-abrik Kebun Sawit
Senin, 8 Agustus 2011 09:04
REDELONG - Dua kawanan gajah liar mengobrak-abrik kebun kelapa sawit warga Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Bahkan kawanan gajah liar itu juga menggasak kebun kacang dan pohon pinus yang baru ditanami warga sejak sebulan terakhir.
Seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kampung Negeri Antara, Anshari, Minggu (7/8) mengatakan, dua kawanan gajah liar itu menumbangkan dan memakan pohon-pohon sawit yang masih berusia setahun hingga dua tahun di kawasan tersebut.
Jarak perkebunan sawit dengan pemukiman penduduk hanya sekitar satu kilometer. “Lebih dari 20 hektare lahan kepala sawit di Kampung Negeri Antara digasak hewan liar tersebut,” katanya.
Dari pemantauan sejumlah warga, gajah yang masuk perkebunan warga itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah 22 ekor yang biasanya berada di hutan Sayeung, yang berbatasan dengan Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
Sementara satu kelompok lagi berjumlah 11 ekor sering berada di hutan Kampung Negeri Antara, Kecamatan Bener Meriah yang berbatasan dengan Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. “Dua kawanan gajah tersebut tidak saja menggasak tanaman pada malam hari, namun juga mengganggu tanaman pada siang harinya, tanpa takut kedatangan warga,” ujar Anshari.
Pada malam hari, suara gajah-gajah tersebut terdengar masyarakat setempat, namun warga tidak mampu mengusirnya. “Saya takut gajah-gajah itu akan merusak rumah-rumah penduduk Kampung Negeri Antara,” ujar Anshari yang sudah enam tahun bertugas sebagai tenaga honorer PPL di Kecamatan Pintu Rime Gayo.(min)
Sumber Serambinews.com
REDELONG - Dua kawanan gajah liar mengobrak-abrik kebun kelapa sawit warga Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Bahkan kawanan gajah liar itu juga menggasak kebun kacang dan pohon pinus yang baru ditanami warga sejak sebulan terakhir.
Seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kampung Negeri Antara, Anshari, Minggu (7/8) mengatakan, dua kawanan gajah liar itu menumbangkan dan memakan pohon-pohon sawit yang masih berusia setahun hingga dua tahun di kawasan tersebut.
Jarak perkebunan sawit dengan pemukiman penduduk hanya sekitar satu kilometer. “Lebih dari 20 hektare lahan kepala sawit di Kampung Negeri Antara digasak hewan liar tersebut,” katanya.
Dari pemantauan sejumlah warga, gajah yang masuk perkebunan warga itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah 22 ekor yang biasanya berada di hutan Sayeung, yang berbatasan dengan Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
Sementara satu kelompok lagi berjumlah 11 ekor sering berada di hutan Kampung Negeri Antara, Kecamatan Bener Meriah yang berbatasan dengan Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. “Dua kawanan gajah tersebut tidak saja menggasak tanaman pada malam hari, namun juga mengganggu tanaman pada siang harinya, tanpa takut kedatangan warga,” ujar Anshari.
Pada malam hari, suara gajah-gajah tersebut terdengar masyarakat setempat, namun warga tidak mampu mengusirnya. “Saya takut gajah-gajah itu akan merusak rumah-rumah penduduk Kampung Negeri Antara,” ujar Anshari yang sudah enam tahun bertugas sebagai tenaga honorer PPL di Kecamatan Pintu Rime Gayo.(min)
Sumber Serambinews.com
Senin, 25 Juli 2011
Jeruk Keprok dan Kentang Cocok di Bener Meriah
Sun, May 22nd 2011, 09:20
TAKENGON - Kabupaten Bener Meriah dinilai tidak hanya cocok menjadi daerah sentra penghasil kopi, namun juga cocok menjadi daerah penghasil holtikultura. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, mengusulkan agar di Bener Meriah dikembangkan jeruk keprok gayo dan kentang. Dia mengutarakan hal itu saat berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (21/5).
“Menurut Dirjen Hortikultura, Kabupaten Bener Meriah sangat bagus untuk tempat pengembangan jeruk keprok dan kentang, selain komoditi kopi dan komoditas lainnya. Kalau untuk kentang dan jeruk keprok memang sudah ada dikembangkan sebelumnya di daerah ini, tetapi disarankan agar lebih maksimal lagi pengembangannya,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Bener Meriah, Ir Rusman, kepada Serambi.
Dirjen menginginkan agar pengembangan itu dapat dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. “Pengembangan dua jenis hortikultura ini bisa dilakukan di Bener Meriah. Dengan catatan, harus ada pembagian wilayah antara tanaman jeruk dan kentang,” sebut Rusman mengutip pernyataan Hasanuddin.
Kunjungan kerja Dirjen Hortikultura ke Kabupaten Bener Meriah, selain melihat kondisi areal pertanian di daerah Uning Bertih, Kecamatan Wih Pesam, juga meresmikan cool storage (lemari pendingin) di daerah Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam. Selain itu juga digelar acara temu ramah dengan sejumlah kelompok tani di Kabupaten Bener Meriah.
Kunjungan tersebut didampingi Kepala Dinas Pertanian Aceh, Ir Asrin MP, serta Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar. “Mulai saat ini, cool storage di Kabupaten Bener Meriah sudah mulai operasional,” ucap Rusman.(c35)
Sumber : Serambinews.com
TAKENGON - Kabupaten Bener Meriah dinilai tidak hanya cocok menjadi daerah sentra penghasil kopi, namun juga cocok menjadi daerah penghasil holtikultura. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, mengusulkan agar di Bener Meriah dikembangkan jeruk keprok gayo dan kentang. Dia mengutarakan hal itu saat berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (21/5).
“Menurut Dirjen Hortikultura, Kabupaten Bener Meriah sangat bagus untuk tempat pengembangan jeruk keprok dan kentang, selain komoditi kopi dan komoditas lainnya. Kalau untuk kentang dan jeruk keprok memang sudah ada dikembangkan sebelumnya di daerah ini, tetapi disarankan agar lebih maksimal lagi pengembangannya,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Bener Meriah, Ir Rusman, kepada Serambi.
Dirjen menginginkan agar pengembangan itu dapat dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. “Pengembangan dua jenis hortikultura ini bisa dilakukan di Bener Meriah. Dengan catatan, harus ada pembagian wilayah antara tanaman jeruk dan kentang,” sebut Rusman mengutip pernyataan Hasanuddin.
Kunjungan kerja Dirjen Hortikultura ke Kabupaten Bener Meriah, selain melihat kondisi areal pertanian di daerah Uning Bertih, Kecamatan Wih Pesam, juga meresmikan cool storage (lemari pendingin) di daerah Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam. Selain itu juga digelar acara temu ramah dengan sejumlah kelompok tani di Kabupaten Bener Meriah.
Kunjungan tersebut didampingi Kepala Dinas Pertanian Aceh, Ir Asrin MP, serta Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar. “Mulai saat ini, cool storage di Kabupaten Bener Meriah sudah mulai operasional,” ucap Rusman.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 26 Juni 2011
Minimalisir Dampak Bencana Gunung Api, Karst Aceh Gunakan Kearifan Lokal Burni Telong
Mon, May 2nd 2011, 09:00
Minimalisir Dampak Bencana Gunung Api
Karst Aceh Gunakan Kearifan Lokal Burni Telong
BANDA ACEH - Meminimalisir dampak letusan yang mungkin terjadi pada Gunung Api Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah, Karst Aceh (sebuah LSM) baru-baru ini menyusun kembali peta Kawasan Rawan Bencana (KRB). Penyusunan didasarkan pada peta KRB Gunung Api yang dikeluarkan Direktorat Vulkanologi Departemen ESDM yang diperbarui dengan penelitian partisipatif yang melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Dari pelibatan masyarakat ini kita ketahui, ternyata ada daerah yang dalam peta Direktorat Vulkanologi masuk KRB I ternyata masuk dalam KRB II,” ucap Direktur Karst Aceh, Abdillah Imron Nasution, kepada Serambi, Sabtu (30/4).
Untuk diketahui, kata dia, klasifikasi KRB terbagi atas KRB I (radius 8 kilometer), KRB II (radius 5 kilometer), dan KRB III (radius 3 kilometer). Dalam peta Direktorat Vulkanologi Departemen ESDM, ada empat kecamatan yang masuk dalam KRB II, yaitu Wih Pesam, Bukit, Timang Gajah, Simpang Tiga Redelong.
“Jadi kalau kita melihat peta yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat ini, wilayah KRB bisa lebih luas lagi,” imbuhnya. Menurut Abdillah Imron, kearifan lokal masyarakat setempat sangat penting dalam menyikapi masalah kebencanaan gunung api, apalagi pemahaman terhadap istilah-istilah kebencanaan sangat rendah.
Abdillah mengungkapkan, dalam kearifan lokal masyarakat setempat, gejala-gejala sebelum letusan gunung api biasanya ditandai dengan ‘wih polak tadoh’ (kolam air panas/sumber air panas mengering) dan ‘benatang turon ke kampong’ (binatang turun ke perkampungan).
“Nah di level inilah menurut kearifan masyarakat setempat dilakukan evakuasi. Mereka tidak mengerti apa itu Siaga I dan Siaga II,” tandas Abdillah. Terkait dengan hal itu, baru-baru ini Karst Aceh melakukan penandatanganan Piagam Komitmen Pengurangan Risiko Bencana bersama Pemerintah Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
Penandatanganan piagam komitmen ini lakukan antara Direktur Karst Aceh (Abdillah Imron Nasution), Ketua Forum Komunitas Siaga Bencana Pante Raya (Irwan Khadari), Camat Wih Pesam (Kamluddin AR SE), Danramil Wih Pesam (Kapten Inf Trimo), Kapolsek Wih Pesam (Iptu Hamdani), serta Keuchik Pante Raya (M Kasmi).
Piagam komitmen tersebut berisikan materi pernyataan komitmen pihak-pihak tersebut untuk sepakat bekerja dan berpartisipasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Gunung Api Berbasis Komunitas di Kecamatan Wih Pesam.(yos)
Sumber : Serambinews.com
Minimalisir Dampak Bencana Gunung Api
Karst Aceh Gunakan Kearifan Lokal Burni Telong
BANDA ACEH - Meminimalisir dampak letusan yang mungkin terjadi pada Gunung Api Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah, Karst Aceh (sebuah LSM) baru-baru ini menyusun kembali peta Kawasan Rawan Bencana (KRB). Penyusunan didasarkan pada peta KRB Gunung Api yang dikeluarkan Direktorat Vulkanologi Departemen ESDM yang diperbarui dengan penelitian partisipatif yang melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Dari pelibatan masyarakat ini kita ketahui, ternyata ada daerah yang dalam peta Direktorat Vulkanologi masuk KRB I ternyata masuk dalam KRB II,” ucap Direktur Karst Aceh, Abdillah Imron Nasution, kepada Serambi, Sabtu (30/4).
Untuk diketahui, kata dia, klasifikasi KRB terbagi atas KRB I (radius 8 kilometer), KRB II (radius 5 kilometer), dan KRB III (radius 3 kilometer). Dalam peta Direktorat Vulkanologi Departemen ESDM, ada empat kecamatan yang masuk dalam KRB II, yaitu Wih Pesam, Bukit, Timang Gajah, Simpang Tiga Redelong.
“Jadi kalau kita melihat peta yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat ini, wilayah KRB bisa lebih luas lagi,” imbuhnya. Menurut Abdillah Imron, kearifan lokal masyarakat setempat sangat penting dalam menyikapi masalah kebencanaan gunung api, apalagi pemahaman terhadap istilah-istilah kebencanaan sangat rendah.
Abdillah mengungkapkan, dalam kearifan lokal masyarakat setempat, gejala-gejala sebelum letusan gunung api biasanya ditandai dengan ‘wih polak tadoh’ (kolam air panas/sumber air panas mengering) dan ‘benatang turon ke kampong’ (binatang turun ke perkampungan).
“Nah di level inilah menurut kearifan masyarakat setempat dilakukan evakuasi. Mereka tidak mengerti apa itu Siaga I dan Siaga II,” tandas Abdillah. Terkait dengan hal itu, baru-baru ini Karst Aceh melakukan penandatanganan Piagam Komitmen Pengurangan Risiko Bencana bersama Pemerintah Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
Penandatanganan piagam komitmen ini lakukan antara Direktur Karst Aceh (Abdillah Imron Nasution), Ketua Forum Komunitas Siaga Bencana Pante Raya (Irwan Khadari), Camat Wih Pesam (Kamluddin AR SE), Danramil Wih Pesam (Kapten Inf Trimo), Kapolsek Wih Pesam (Iptu Hamdani), serta Keuchik Pante Raya (M Kasmi).
Piagam komitmen tersebut berisikan materi pernyataan komitmen pihak-pihak tersebut untuk sepakat bekerja dan berpartisipasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Gunung Api Berbasis Komunitas di Kecamatan Wih Pesam.(yos)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 09 Juni 2011
Warga Pedalaman Kesulitan Layanan Kesehatan
Thu, Apr 14th 2011, 09:35
REDELONG-Masyarakat yang tinggal di sejumlah kampung di kawasan perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Timur, mulai kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasalnya, sejak berpindahnya status kependudukan warga di daerah itu yang saat ini sebagian besar telah ber-KTP warga Kecamatan Syiah Uatama, Bener Meriah, sejumlah petugas kesehatan yang bertugas di polindes daerah pedalaman itu mulai jarang datang.
Bahkan, menurut pengakuan sejumlah warga, jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menunjukan Kartu Tanda penduduk (KTP).
Hal itu diungkapkan sejumlah warga kepada Serambi, pekan lalu, ketika menyambangi daerah pedalaman itu bersama sejumlah wartawan. Diceritakan, Kepala Kampung Sarah Gele, M Yunus yang didampingi sejumlah warga menuturkan, sejak mulai berpindahnya status kependudukan warga di sejumlah kampung di daerah perbatasan ini ke Kabupaten Bener Meriah, mulai kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Petugas kesehatan yang sebelumnya bertugas di salah satu polindes dari Pemkab Aceh Timur, mulai jarang mengunjungi warga di daerah ini. “Sekarang petugas kesehatan dari Aceh Timur, mulai jarang datang. Kalaupun ada, kami harus menunjukan KTP untuk berobat. Jika warga ber KTP Bener Meriah, kami tidak dilayani dan mereka sarankan untuk berobat ke Bener Meriah. Sementara sampai sekarang petugas kesehatan dari Kabupaten Bener Meriah juga belum masuk ke daerah kami,” ungkap M Yunus.
Ia paparkan, minimnya sarana kesehatan di daerah itu dirasakan warga ketika ada salah satu masyarakat yang sakit keras dan harus dilarikan ke Kabupaten Bener Meriah. Sementara, sebut M Yunus, untuk ke Bener Meriah, membutuhkan perjalanan yang jauh karena harus berputar melintasi Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, baru ke Kabupaten Bener Meriah, lantaran akses jalan ke Kecamatan Syiah Utama, belum dapat ditembus melalui jalan darat. “Sejak pertengahan 2010 lalu kami telah ber-KTP Bener Meriah. Sejak itu kami mulai sulit mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Bukan hanya, sarana kesehatan yang saat ini dirasa sulit didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman itu. Tapi, sarana umum lainnya seperti pendidikan, sarana ibadah yang masih belum layak, jembatan yang menghubungkan antarkampung masih memprihatinkan serta untuk sanitasi air dan MCK juga masih belum ada di daerah itu.
“Untuk air minum, mandi bahkan buang air besar, kami masih memanfaatkan aliran Sungai Jamboe Aye. Untuk itu kami harapkan Pemkab Bener Meriah segera membangun fasilitas umum serta menyediakan tenaga kesehatan yang masih kurang di beberapa kampung di daerah pedalaman ini,” tutur M Yunus.
Selain menyampaikan keluhan karena minimnya fasilitas umum, masyarakat di sejumlah kampung di daerah perbatasan itu, meminta agar hak sosial masyarakat yang selama ini terbaikan segera dipenuhi. Hak-hak tersebut, berupa kontribusi kepada masyarakat dari Trianggle Pase, yang telah belasan tahun mengekspolitasi Sumber Daya Alam (SDA) (sumur gas -red) yang ada di daerah itu.
Keberadaan sumur gas di daerah pedalaman Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur itu, tidak berdampak kepada masyarakat karena daerah itu masih tetap miskin sampai saat ini.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG-Masyarakat yang tinggal di sejumlah kampung di kawasan perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Timur, mulai kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasalnya, sejak berpindahnya status kependudukan warga di daerah itu yang saat ini sebagian besar telah ber-KTP warga Kecamatan Syiah Uatama, Bener Meriah, sejumlah petugas kesehatan yang bertugas di polindes daerah pedalaman itu mulai jarang datang.
Bahkan, menurut pengakuan sejumlah warga, jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menunjukan Kartu Tanda penduduk (KTP).
Hal itu diungkapkan sejumlah warga kepada Serambi, pekan lalu, ketika menyambangi daerah pedalaman itu bersama sejumlah wartawan. Diceritakan, Kepala Kampung Sarah Gele, M Yunus yang didampingi sejumlah warga menuturkan, sejak mulai berpindahnya status kependudukan warga di sejumlah kampung di daerah perbatasan ini ke Kabupaten Bener Meriah, mulai kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Petugas kesehatan yang sebelumnya bertugas di salah satu polindes dari Pemkab Aceh Timur, mulai jarang mengunjungi warga di daerah ini. “Sekarang petugas kesehatan dari Aceh Timur, mulai jarang datang. Kalaupun ada, kami harus menunjukan KTP untuk berobat. Jika warga ber KTP Bener Meriah, kami tidak dilayani dan mereka sarankan untuk berobat ke Bener Meriah. Sementara sampai sekarang petugas kesehatan dari Kabupaten Bener Meriah juga belum masuk ke daerah kami,” ungkap M Yunus.
Ia paparkan, minimnya sarana kesehatan di daerah itu dirasakan warga ketika ada salah satu masyarakat yang sakit keras dan harus dilarikan ke Kabupaten Bener Meriah. Sementara, sebut M Yunus, untuk ke Bener Meriah, membutuhkan perjalanan yang jauh karena harus berputar melintasi Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, baru ke Kabupaten Bener Meriah, lantaran akses jalan ke Kecamatan Syiah Utama, belum dapat ditembus melalui jalan darat. “Sejak pertengahan 2010 lalu kami telah ber-KTP Bener Meriah. Sejak itu kami mulai sulit mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Bukan hanya, sarana kesehatan yang saat ini dirasa sulit didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman itu. Tapi, sarana umum lainnya seperti pendidikan, sarana ibadah yang masih belum layak, jembatan yang menghubungkan antarkampung masih memprihatinkan serta untuk sanitasi air dan MCK juga masih belum ada di daerah itu.
“Untuk air minum, mandi bahkan buang air besar, kami masih memanfaatkan aliran Sungai Jamboe Aye. Untuk itu kami harapkan Pemkab Bener Meriah segera membangun fasilitas umum serta menyediakan tenaga kesehatan yang masih kurang di beberapa kampung di daerah pedalaman ini,” tutur M Yunus.
Selain menyampaikan keluhan karena minimnya fasilitas umum, masyarakat di sejumlah kampung di daerah perbatasan itu, meminta agar hak sosial masyarakat yang selama ini terbaikan segera dipenuhi. Hak-hak tersebut, berupa kontribusi kepada masyarakat dari Trianggle Pase, yang telah belasan tahun mengekspolitasi Sumber Daya Alam (SDA) (sumur gas -red) yang ada di daerah itu.
Keberadaan sumur gas di daerah pedalaman Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur itu, tidak berdampak kepada masyarakat karena daerah itu masih tetap miskin sampai saat ini.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 21 April 2011
Bener Merah Siapkan 37 Ribu Hektare Kebun Tebu
* Bibit Didatangkan dari Jawa Timur
Mon, Mar 14th 2011, 09:35
REDELONG - Untuk mendukung program nasional swasembada gula tahun 2014, Pemkab Bener Meriah, menyiapkan lahan seluas 37.000 hektare untuk pengembangan tanaman tebu. Pada tahap awal, sebanyak 83 ribu mata bibit tebu telah didatangkan dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan disemai di Bener Meriah.
Bupati Bener Meriah Ir H Tagore Abubakar kepada Serambi, Minggu (13/3) menyebutkan, untuk mendukung program nasional swasembada gula, Pemkab Bener Meriah telah menyiapkan lahan, pembibitan, dan telah pula mengundang investor yang akan mengelola perkebunan tebu.
Perusahaan yang akan bekerja sama dengan Pemkab Bener Meriah dalam urusan tanaman tebu tersebut adalah PT Gayo Arindo, yang merupakan anak perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang bergerak di bidang industri kopi terkenal dari Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan merk dagang Kapal Api.
“Mereka juga bergerak di bidang agribisnis dan ingin berpartisipasi, mendukung program ini. Karena selama ini perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gula harus impor dari Thailans,” kata Tagore sembari menambahkan, dalam waktu dekat investor tersebut akan melakukan survei di Bener Meriah.
Diharapkan dengan dibukannya lahan kebun tebu ini nantinya, akan menampung tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah itu. “Harapan kita dengan adanya program ini, bisa membawa rakyat ke arah ekonomi yang lebih mapan, otomatis menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati Tagore.
Bibit tebu
Sementara itu staf Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesi (P3GI) Pasuruan, Sriwinarsih, kepada Serambi beberapa hari lalu di Redelong mengatakan, untuk mendukung program nasional tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa penelitian guna pengembangan bibit-bibit tebu unggul di Bener Meriah.
“Mulai tahun 2010 kami sudah mencoba membawa beberapa bibit tebu untuk dicoba di daerah ini. Setelah itu akan ditentukan mana tanaman tebu yang cocok dikembangkan di Bener Meriah,” kata Sriwinarsih.
Dijelaskan untuk saat ini, bibit-bibit tersebut masih berupa Generasi Satu (G1) dan berada di kebun bibit yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kehutanan Bener Meriah. Diperkirakan, pada akhir tahun 2011 bibit G1 tersebut sudah bisa dilepas kepada petani tebu untuk ditanam. “Tujuan pembibitan ini untuk menyediakan bahan baku, guna menunjang program penanaman tebu tersebut, yang menjadi program nasional,” sebutnya.(c35)
sumber : Serambinews.com
Mon, Mar 14th 2011, 09:35
REDELONG - Untuk mendukung program nasional swasembada gula tahun 2014, Pemkab Bener Meriah, menyiapkan lahan seluas 37.000 hektare untuk pengembangan tanaman tebu. Pada tahap awal, sebanyak 83 ribu mata bibit tebu telah didatangkan dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan disemai di Bener Meriah.
Bupati Bener Meriah Ir H Tagore Abubakar kepada Serambi, Minggu (13/3) menyebutkan, untuk mendukung program nasional swasembada gula, Pemkab Bener Meriah telah menyiapkan lahan, pembibitan, dan telah pula mengundang investor yang akan mengelola perkebunan tebu.
Perusahaan yang akan bekerja sama dengan Pemkab Bener Meriah dalam urusan tanaman tebu tersebut adalah PT Gayo Arindo, yang merupakan anak perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang bergerak di bidang industri kopi terkenal dari Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan merk dagang Kapal Api.
“Mereka juga bergerak di bidang agribisnis dan ingin berpartisipasi, mendukung program ini. Karena selama ini perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gula harus impor dari Thailans,” kata Tagore sembari menambahkan, dalam waktu dekat investor tersebut akan melakukan survei di Bener Meriah.
Diharapkan dengan dibukannya lahan kebun tebu ini nantinya, akan menampung tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah itu. “Harapan kita dengan adanya program ini, bisa membawa rakyat ke arah ekonomi yang lebih mapan, otomatis menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati Tagore.
Bibit tebu
Sementara itu staf Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesi (P3GI) Pasuruan, Sriwinarsih, kepada Serambi beberapa hari lalu di Redelong mengatakan, untuk mendukung program nasional tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa penelitian guna pengembangan bibit-bibit tebu unggul di Bener Meriah.
“Mulai tahun 2010 kami sudah mencoba membawa beberapa bibit tebu untuk dicoba di daerah ini. Setelah itu akan ditentukan mana tanaman tebu yang cocok dikembangkan di Bener Meriah,” kata Sriwinarsih.
Dijelaskan untuk saat ini, bibit-bibit tersebut masih berupa Generasi Satu (G1) dan berada di kebun bibit yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kehutanan Bener Meriah. Diperkirakan, pada akhir tahun 2011 bibit G1 tersebut sudah bisa dilepas kepada petani tebu untuk ditanam. “Tujuan pembibitan ini untuk menyediakan bahan baku, guna menunjang program penanaman tebu tersebut, yang menjadi program nasional,” sebutnya.(c35)
sumber : Serambinews.com
Kamis, 07 April 2011
Kepala Kampung Nilai Musrenbang tidak Efektif
Fri, Feb 25th 2011, 08:35
REDELONG - Sejumlah kepala kampung di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, menilai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak efektif, karena berbagai usulan yang telah disampaikan oleh kepala kampung banyak yang tidak terealisasi.
Kepala Kampung Gunung Musara, Syamsudin kepada Serambi, Kamis (24/2) mengatakan, dalam Musrenbang yang digelar di Kecamatan Bener Kelipah Rabu (23/2) ia menolak dilakukan Musyawarah karena tidak berdampak positif bagi pembangunan di kampung.
“Musrenbang ini tidak efektif. Masalahnya Musrenbang ini dilakukan untuk usulan tahun 2012 sementara hasil Musrenbang untuk tahun 2011 saja nggak jelas hasilnya,” kata Syamsudin.
Dia katakan, alasan lain tidak perlunya dilakukan Musrenbang karena selama ini pembangunan di sejumlah kampung di Kecamatan Bener Kelipah, peningkatan tidak terlalu baik sementara hampir setiap tahun dilakukan musyawarah pembangunan.
Di sisi lain, kata Syamsudin, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seharusnya bisa lebih transparan dan terbuka dalam hal pembangunan kampung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami.
“Seharusnya aparat kampung juga diberikan pemahaman tentang pembangunan kampung seperti, berapa besar anggaran, apa yang akan dibangun, dimana dibangun, sehingga lebih terbuka,” ungkap Syamsudin.
Sementara itu Camat Bener Kelipah, Muhammad Amin Masnu BA, yang dihubungi Serambi via telepon, mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah kepala kampung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bener Kelipah.
Munculnya protes itu lantaran sebagian kepala kampung mempertanyakan usulan tentang pembangunan kampung yang telah disampaikan tahun lalu namun sebagian belum terealisasi. “Kami sudah sampaikan kepada para keuchik, ada usulan yang langsung dikerjakan dan sebagian lagi harus menunggu proses,” kata Muhammad Amin.
Ia sebutkan, munculnya protes itu karena sebagian beranggapan yang telah diusulkan akan segera dibangun, sementara untuk merealisasikan apa yang diajukan oleh para keucik itu harus melalui proses panjang termasuk dibahas oleh para anggota dewan. “Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat kesal karena tiap tahun dilakukan pengusulan. Tapi usulan itu sudah kami masukkan dalam RPJM,” pungkas Camat Bener Kelipah ini.(c35)
sumber : Serambinews.com
REDELONG - Sejumlah kepala kampung di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, menilai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak efektif, karena berbagai usulan yang telah disampaikan oleh kepala kampung banyak yang tidak terealisasi.
Kepala Kampung Gunung Musara, Syamsudin kepada Serambi, Kamis (24/2) mengatakan, dalam Musrenbang yang digelar di Kecamatan Bener Kelipah Rabu (23/2) ia menolak dilakukan Musyawarah karena tidak berdampak positif bagi pembangunan di kampung.
“Musrenbang ini tidak efektif. Masalahnya Musrenbang ini dilakukan untuk usulan tahun 2012 sementara hasil Musrenbang untuk tahun 2011 saja nggak jelas hasilnya,” kata Syamsudin.
Dia katakan, alasan lain tidak perlunya dilakukan Musrenbang karena selama ini pembangunan di sejumlah kampung di Kecamatan Bener Kelipah, peningkatan tidak terlalu baik sementara hampir setiap tahun dilakukan musyawarah pembangunan.
Di sisi lain, kata Syamsudin, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, seharusnya bisa lebih transparan dan terbuka dalam hal pembangunan kampung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami.
“Seharusnya aparat kampung juga diberikan pemahaman tentang pembangunan kampung seperti, berapa besar anggaran, apa yang akan dibangun, dimana dibangun, sehingga lebih terbuka,” ungkap Syamsudin.
Sementara itu Camat Bener Kelipah, Muhammad Amin Masnu BA, yang dihubungi Serambi via telepon, mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah kepala kampung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bener Kelipah.
Munculnya protes itu lantaran sebagian kepala kampung mempertanyakan usulan tentang pembangunan kampung yang telah disampaikan tahun lalu namun sebagian belum terealisasi. “Kami sudah sampaikan kepada para keuchik, ada usulan yang langsung dikerjakan dan sebagian lagi harus menunggu proses,” kata Muhammad Amin.
Ia sebutkan, munculnya protes itu karena sebagian beranggapan yang telah diusulkan akan segera dibangun, sementara untuk merealisasikan apa yang diajukan oleh para keucik itu harus melalui proses panjang termasuk dibahas oleh para anggota dewan. “Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat kesal karena tiap tahun dilakukan pengusulan. Tapi usulan itu sudah kami masukkan dalam RPJM,” pungkas Camat Bener Kelipah ini.(c35)
sumber : Serambinews.com
Pemkab Bener Meriah Akan Kelola PD Genap Mupakat
Fri, Feb 25th 2011, 08:33
REDELONG - Pemkab Bener Meriah menyatakan bersedia mengelola Perusahaan Daerah (PD) Genap Mupakat, yang berlokasi di Pondok Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan perusahaan itu selain dimaksudkan untuk mencegah kehilangan aset, juga untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk maksud tersebut, Pemkab Bener Meriah, mengaku telah mengajukan beberapa kali ke pihak berwenang. “Bila diizinkan, Pemkab Bener Meriah, akan mengelola PD Genap Mupakat, sehingga para petani yang ada di sekitaran pabrik maupun secara umum di Kabupaten Bener Meriah akan terbantu jika pabrik itu mulai difungsikan,” ungkap Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar kepada Serambi, Rabu (23/2).
Bupati menambahkan, jika pengelolaan pabrik kopi PD Genap Mupakat diserahkan ke Pemkab Bener Meriah, dipastikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak serta bertambahnya pemasukan untuk pemerintah daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, tambah Bupati Bener Meriah ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003 tentang pemekaran, semuanya sudah diatur tentang aset-aset yang ada serta jangka waktu penyelesaiannya. “Kami sudah beberapa kali menyurati gubernur agar pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah namun belum lagi menemui jawaban. Hanya saja terkait dengan penjagaan aset sudah diserahkan ke Pemkab Bener Meriah,” pungkas Ir H Tagore Abubakar.
Seperti diketahui, PD Genap Mupakat, mulai berdiri di Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1982, dan sekitar dua tahun kemudian pabrik kopi itu mulai berfungsi dan melakukan ekspor kopi hingga ke luar negeri. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, PD Genap Mupakat, sempat kolaps (bangkrut) dan sahamnya sekitar 70 persen dijual ke PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe (GMGSC).
Namun di tahun 2008, PT GMGSC tersangkut masalah dengan para petani yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. PT GMGSC, dituding tidak membayar premium fee kepada 4.536 petani kopi yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. Akibatnya pada Januari 2009, Koperasi Tunas Indah, melakukan pemutusan kontrak dengan PT GMGSC selaku perusahaan pengekspor kopi ke luar negeri karena tidak selesainya permasalahan premium fee kopi kepada para petani.
Selang beberapa bulan, sekitar tahun 2009, PT GMGSC kolaps dan meninggalkan pabrik kopi PD Genap Mupakat.
Bupati Tagore mengatakan, Pemkab Bener Meriah, pada 13 Oktober 2010 lalu, melayangkan surat kepada Gubernur Aceh, tentang pengalihan penjagaan aset PD Genap Mupakat, karena kondisinya telah banyak dijarah. Surat Pemkab Bener Meriah itu, telah dijawab pihak Pemeritahan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Dalam surat itu dinyatakan bahwa aset PD Genap Mupakat, diserahkan penjagaannya kepada Pemkab Bener Meriah. “Berdasarkan amatan kami, banyak aset yang telah dijarah dan hilang. Namun apa-apa saja yang hilang, belum bisa dipastikan karena sekarang sedang dilakukan inventarisir,” katanya Bupati Tagore.
Berdasarkan amatan Serambi, kondisi areal pabrik kopi PD Genap Mupakat, yang terakhir saham terbesarnya dipegang oleh PT GMGSC, mulai ditumbuhi semak belukar. Sedangkan beberapa peralatan pengilingan kopi mulai berkarat karena tidak terawat dan terbengkalai bahkan sebagian kabel listrik berkuran besar milik perusahaan daerah itu, sebagian telah raib dicuri maling paska ditinggalkan oleh PT GMGSC.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Pemkab Bener Meriah menyatakan bersedia mengelola Perusahaan Daerah (PD) Genap Mupakat, yang berlokasi di Pondok Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan perusahaan itu selain dimaksudkan untuk mencegah kehilangan aset, juga untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk maksud tersebut, Pemkab Bener Meriah, mengaku telah mengajukan beberapa kali ke pihak berwenang. “Bila diizinkan, Pemkab Bener Meriah, akan mengelola PD Genap Mupakat, sehingga para petani yang ada di sekitaran pabrik maupun secara umum di Kabupaten Bener Meriah akan terbantu jika pabrik itu mulai difungsikan,” ungkap Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar kepada Serambi, Rabu (23/2).
Bupati menambahkan, jika pengelolaan pabrik kopi PD Genap Mupakat diserahkan ke Pemkab Bener Meriah, dipastikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak serta bertambahnya pemasukan untuk pemerintah daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, tambah Bupati Bener Meriah ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003 tentang pemekaran, semuanya sudah diatur tentang aset-aset yang ada serta jangka waktu penyelesaiannya. “Kami sudah beberapa kali menyurati gubernur agar pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah namun belum lagi menemui jawaban. Hanya saja terkait dengan penjagaan aset sudah diserahkan ke Pemkab Bener Meriah,” pungkas Ir H Tagore Abubakar.
Seperti diketahui, PD Genap Mupakat, mulai berdiri di Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1982, dan sekitar dua tahun kemudian pabrik kopi itu mulai berfungsi dan melakukan ekspor kopi hingga ke luar negeri. Dalam perjalanannya selama 20 tahun, PD Genap Mupakat, sempat kolaps (bangkrut) dan sahamnya sekitar 70 persen dijual ke PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe (GMGSC).
Namun di tahun 2008, PT GMGSC tersangkut masalah dengan para petani yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. PT GMGSC, dituding tidak membayar premium fee kepada 4.536 petani kopi yang tergabung di Koperasi Tunas Indah. Akibatnya pada Januari 2009, Koperasi Tunas Indah, melakukan pemutusan kontrak dengan PT GMGSC selaku perusahaan pengekspor kopi ke luar negeri karena tidak selesainya permasalahan premium fee kopi kepada para petani.
Selang beberapa bulan, sekitar tahun 2009, PT GMGSC kolaps dan meninggalkan pabrik kopi PD Genap Mupakat.
Bupati Tagore mengatakan, Pemkab Bener Meriah, pada 13 Oktober 2010 lalu, melayangkan surat kepada Gubernur Aceh, tentang pengalihan penjagaan aset PD Genap Mupakat, karena kondisinya telah banyak dijarah. Surat Pemkab Bener Meriah itu, telah dijawab pihak Pemeritahan Provinsi Aceh, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Dalam surat itu dinyatakan bahwa aset PD Genap Mupakat, diserahkan penjagaannya kepada Pemkab Bener Meriah. “Berdasarkan amatan kami, banyak aset yang telah dijarah dan hilang. Namun apa-apa saja yang hilang, belum bisa dipastikan karena sekarang sedang dilakukan inventarisir,” katanya Bupati Tagore.
Berdasarkan amatan Serambi, kondisi areal pabrik kopi PD Genap Mupakat, yang terakhir saham terbesarnya dipegang oleh PT GMGSC, mulai ditumbuhi semak belukar. Sedangkan beberapa peralatan pengilingan kopi mulai berkarat karena tidak terawat dan terbengkalai bahkan sebagian kabel listrik berkuran besar milik perusahaan daerah itu, sebagian telah raib dicuri maling paska ditinggalkan oleh PT GMGSC.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 28 Maret 2011
Sesama Anggota Dewan Nyaris Adu Jotos
Sidang DPRK Bener Meriah Ricuh
Wed, Feb 16th 2011, 10:11
REDELONG - Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (14/2), dengan agenda membahas perubahan anggota fraksi, berakhir ricuh. Sesama anggota dewan nyaris adu jotos di ruang sidang. Untung cepat dilerai, sehingga pergesekan itu tak sampai menyebabkan ada korban yang dipukul atau cedera.
Sidang paripurna khusus itu digelar sebagai ekses dari menyeberangnya empat anggota dewan dari dua fraksi gabungan, yakni Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong ke Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Keributan itu sendiri terjadi lantaran ada perbedaan pendapat antara anggota Fraksi Golkar dengan Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Gabungan Bener Meriah mengenai pembahasan alat kelengkapan dewan, Ini dikaitkan dengan fakta baru, yakni adanya perubahan susunan personel di tubuh ketiga fraksi tersebut.
Sebagai fraksi yang kedatangan “tamu” untuk bergabung, Golkar menginginkan dalam sidang paripurna khusus itu tidak cuma perubahan susunan anggota fraksi yang dibahas. Perlu dibahas juga perihal alat kelengkapan dewan. Tapi usul itu ditolak oleh Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong. Keduanya enggan membahas alat kelengkapan dewan dalam sidang itu, sehingga berujung ke situasi yang mulai memanas dan memicu perang mulut.
Berdasarkan pantauan Serambi, pada tahap awal dimulainya sidang yang dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah, Drs Rusli M Saleh itu, sidang berjalan aman. Setelah sidang dibuka, sempat diskor 30 menit untuk menyusun struktur baru di tiga fraksi yang mengalami perubahan komposisi anggota.
Seusai diskor, sidang dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama anggota di tiga fraksi tersebut. Pada saat itu suasana sidang mulai memanas, karena antarsejumlah anggota dewan mulai menginterupsi dan berdebat. Ada juga yang berteriak-teriak, karena merasa interupsinya tidak ditanggapi pimpinan sidang.
Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Golkar bersikeras meminta kepada pimpinan sidang agar langsung membahas alat kelengkapan dewan di dalam sidang paripurna khusus itu. Namun, anggota Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Bener Meriah, tetap kukuh menolak pembahasan alat kelengkapan dewan dalam sidang itu. “Sesuai undangan yang kami terima hari ini, agendanya hanya membahas tentang perubahan anggota fraksi. Jika sidang dilanjutkan dengan pembahasan alat kelengkapan dewan, kami akan ke luar dari ruang sidang ini,” ancam Ir Suterisno dari Fraksi Redelong.
Pernyataan siap untuk walk out dari ruang sidang yang dilontarkan Ir Suterisno itu, ternyata tidak digubris oleh anggota dewan lainnya, terutama dari Fraksi Golkar yang tetap bersikeras agar alat kelengkapan dewan dibahas dalam sidang itu, sehingga perdebatan pun makin ramai.
“Berubahnya susunan fraksi otomatis alat kelengkapan dewan juga berubah, sehingga sesuai dengan tata tertib dewan, perlu segera dibahas masalah ini,” kata Ketua Fraksi Golkar, Ir Sarkati, sembari menyebutkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan beretika.
Setelah terjadi perdebatan beberapa menit, pimpinan sidang, Drs Rusli M Saleh, langsung menutup sidang paripurna khusus itu. Ia putuskan bahwa untuk membahas alat kelengkapan dewan tersebut akan dibahas dalam sidang berikutnya. Lalu ia ketuk palu tanda ditutupnya sidang paripurna khusus itu.
Baru saja palu diketuk pimpinan sidang, seorang anggota dewan, Marianto (Ketua Fraksi Gabungan Bener Meriah) dari Partai Gerindra, emosi. Ia merasa tersinggung karena diejek oleh seorang anggota Fraksi Golkar, Firmansyah dari Partai Demokrat. Serta merta kedua anggota dewan ini saling menantang untuk berduel.
Ir Suterisno yang sejak awal mulai geram, bergegas mengejar Firmansyah. Namun berhasil dihadang oleh anggota dewan lainnya, sehingga adu jotos urung terjadi. Pascainsiden itu, sejumlah anggota dewan yang nyaris terlibat adu jotos itu langsung didamaikan di ruang sidang. Mereka pun akhirnya langsung membubarkan diri demi menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi.
Adapun empat anggota dewan yang bergabung ke Fraksi Golkar itu masing-masing Riduansyah dan Jusriadi dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Mereka mundur dari Fraksi Gabungan Redelong untuk seterusnya bergabung ke Fraksi Golkar.
Dua orang anggota dewan lainnya yang bergabung dengan Fraksi Golkar adalah Guntarayadi SP dan H Misriadi MS, keduanya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tadinya bernaung di bawah Fraksi Gabungan Bener Meriah. Menyeberangnya dua politisi PDIP ke Fraksi Golkar itu baru mencuat ketika digelar Sidang Paripurna Khusus DPRK Bener Meriah, Senin (14/2), tapi Riduansyah dan Jusriadi dari PBR telah mengikrarkan kepindahannya pada sidang paripurna APBK beberapa hari lalu. (c35)
Sumber : Serambinews.com
Wed, Feb 16th 2011, 10:11
REDELONG - Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (14/2), dengan agenda membahas perubahan anggota fraksi, berakhir ricuh. Sesama anggota dewan nyaris adu jotos di ruang sidang. Untung cepat dilerai, sehingga pergesekan itu tak sampai menyebabkan ada korban yang dipukul atau cedera.
Sidang paripurna khusus itu digelar sebagai ekses dari menyeberangnya empat anggota dewan dari dua fraksi gabungan, yakni Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong ke Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Keributan itu sendiri terjadi lantaran ada perbedaan pendapat antara anggota Fraksi Golkar dengan Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Gabungan Bener Meriah mengenai pembahasan alat kelengkapan dewan, Ini dikaitkan dengan fakta baru, yakni adanya perubahan susunan personel di tubuh ketiga fraksi tersebut.
Sebagai fraksi yang kedatangan “tamu” untuk bergabung, Golkar menginginkan dalam sidang paripurna khusus itu tidak cuma perubahan susunan anggota fraksi yang dibahas. Perlu dibahas juga perihal alat kelengkapan dewan. Tapi usul itu ditolak oleh Fraksi Bener Meriah dan Fraksi Redelong. Keduanya enggan membahas alat kelengkapan dewan dalam sidang itu, sehingga berujung ke situasi yang mulai memanas dan memicu perang mulut.
Berdasarkan pantauan Serambi, pada tahap awal dimulainya sidang yang dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah, Drs Rusli M Saleh itu, sidang berjalan aman. Setelah sidang dibuka, sempat diskor 30 menit untuk menyusun struktur baru di tiga fraksi yang mengalami perubahan komposisi anggota.
Seusai diskor, sidang dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama anggota di tiga fraksi tersebut. Pada saat itu suasana sidang mulai memanas, karena antarsejumlah anggota dewan mulai menginterupsi dan berdebat. Ada juga yang berteriak-teriak, karena merasa interupsinya tidak ditanggapi pimpinan sidang.
Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Golkar bersikeras meminta kepada pimpinan sidang agar langsung membahas alat kelengkapan dewan di dalam sidang paripurna khusus itu. Namun, anggota Fraksi Gabungan Redelong dan Fraksi Bener Meriah, tetap kukuh menolak pembahasan alat kelengkapan dewan dalam sidang itu. “Sesuai undangan yang kami terima hari ini, agendanya hanya membahas tentang perubahan anggota fraksi. Jika sidang dilanjutkan dengan pembahasan alat kelengkapan dewan, kami akan ke luar dari ruang sidang ini,” ancam Ir Suterisno dari Fraksi Redelong.
Pernyataan siap untuk walk out dari ruang sidang yang dilontarkan Ir Suterisno itu, ternyata tidak digubris oleh anggota dewan lainnya, terutama dari Fraksi Golkar yang tetap bersikeras agar alat kelengkapan dewan dibahas dalam sidang itu, sehingga perdebatan pun makin ramai.
“Berubahnya susunan fraksi otomatis alat kelengkapan dewan juga berubah, sehingga sesuai dengan tata tertib dewan, perlu segera dibahas masalah ini,” kata Ketua Fraksi Golkar, Ir Sarkati, sembari menyebutkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan beretika.
Setelah terjadi perdebatan beberapa menit, pimpinan sidang, Drs Rusli M Saleh, langsung menutup sidang paripurna khusus itu. Ia putuskan bahwa untuk membahas alat kelengkapan dewan tersebut akan dibahas dalam sidang berikutnya. Lalu ia ketuk palu tanda ditutupnya sidang paripurna khusus itu.
Baru saja palu diketuk pimpinan sidang, seorang anggota dewan, Marianto (Ketua Fraksi Gabungan Bener Meriah) dari Partai Gerindra, emosi. Ia merasa tersinggung karena diejek oleh seorang anggota Fraksi Golkar, Firmansyah dari Partai Demokrat. Serta merta kedua anggota dewan ini saling menantang untuk berduel.
Ir Suterisno yang sejak awal mulai geram, bergegas mengejar Firmansyah. Namun berhasil dihadang oleh anggota dewan lainnya, sehingga adu jotos urung terjadi. Pascainsiden itu, sejumlah anggota dewan yang nyaris terlibat adu jotos itu langsung didamaikan di ruang sidang. Mereka pun akhirnya langsung membubarkan diri demi menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi.
Adapun empat anggota dewan yang bergabung ke Fraksi Golkar itu masing-masing Riduansyah dan Jusriadi dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Mereka mundur dari Fraksi Gabungan Redelong untuk seterusnya bergabung ke Fraksi Golkar.
Dua orang anggota dewan lainnya yang bergabung dengan Fraksi Golkar adalah Guntarayadi SP dan H Misriadi MS, keduanya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tadinya bernaung di bawah Fraksi Gabungan Bener Meriah. Menyeberangnya dua politisi PDIP ke Fraksi Golkar itu baru mencuat ketika digelar Sidang Paripurna Khusus DPRK Bener Meriah, Senin (14/2), tapi Riduansyah dan Jusriadi dari PBR telah mengikrarkan kepindahannya pada sidang paripurna APBK beberapa hari lalu. (c35)
Sumber : Serambinews.com
Ketua Fraksi Redelong DPRK Bener Meriah Mundur
* Menyebrang ke Fraksi Golkar
Sun, Feb 13th 2011, 09:21
REDELONG - Anggota DPRK Bener Meriah dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Riduansyah, mengambil keputusan mengejutkan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Redolong (gabungan beberapa parpol). Tidak hanya itu, Riduansyah juga menyatakan keluar dari Fraksi tersebut untuk selanjutnya bergabung dengan Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Pengunduran Riduansyah disampaikannya langsung di hadapan anggota dewan dan pihak eksekutif Pemkab Bener Meriah, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2011 Kamis (10/2), di ruang sidang dewan setempat.
“Kami sebagai anggota DPRK yang berasal dari PBR menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota dari Fraksi Redelong dan dan akan bergabung ke Fraksi Golkar,” tegas Riduansyah, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi menjelang pengesahan APBK 2011 Kabupaten Bener Meriah. Sebagai gambaran, Riduansyah merupakan satu dari dua anggota DPRK Bener Meriah dari PBR.
Di DPRK Bener Meriah, terdapat tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, Redelong, dan Fraksi Bener Meriah. Awalnya antara Fraksi Redelong dan Fraksi Bener Meriah memiliki keterkaitan dan keputusan saling mendukung sebagai saingan Fraksi Golkar. Namun berdasarkan informasi yang berkembang akhir-akhir ini, kedua Fraksi yang menjadi ‘lawan’ Fraksi Golkar itu, mulai retak diduga terkait kepentingan dukung mendukung pasangan calon dalam Pilkada 2011.
Kepada wartawan, Riduansyah menyebutkan, motivasi partainya keluar dari Fraksi Redelong dilandasi beberapa alasan. Menurutnya, ada beberapa poin persoalan yang menemui jalan buntu dan tidak saling sepakat dalam fraksi tersebut.
Persoalan itu, sebut Riduan, di antaranya terkait keputusan partainya yang mendukung calon dari Partai Golkar dalam Pilkada 2011. “Dengan adanya kesepakatan dari PBR untuk mendukung pasangan dari Golkar sehingga PBR menarik diri dari Fraksi Redelong,” ungkap Riduansyah.
Selain itu, kata dia, para anggota Fraksi Redelong yang berasal dari sejumlah partai politik, tidak mencapai kata sepakat terhadap usulan agar Fraksi Redelong cukup mengusung satu pasangan calon pada pilkada mendatang. “Ini juga menjadi alasan kami untuk keluar dari fraksi Redelong dan pindah ke Fraksi Golkar. Secara otomatis, kami tidak lagi mendukung apapun yang telah disepakati oleh Fraksi Redelong,” sebut Riduansyah.
Kembalikan aset
Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Tgk Usman Yacub yang dimintai komentar terhadap persoalan ini mengatakan, inisiatif pengunduran diri Riduansyah sah-sah saja. “Tetapi saudara Riduansyah juga saya ingatkan, dengan keluarnya dari Fraksi Redelong, agar segera mengembalikan aset-aset milik fraksi yang selama ini, ia manfaatkan seperti mobil dinas dan sejumlah aset lainya,” sebut Tgk Usman.
Diakui Tgk Usman Yacub, selama ini ada ketidakharmonisan di dalam Fraksi Redelong namun hal itu dianggap masih wajar, karena semua dewan yang duduk di DPRK memiliki latar belakang dari partai politik yang berbeda. Namun diharapkan, semua anggota dewan harus bersatu, akur, serta memikirkan rakyat, bukan memikirkan perut sendiri. “Menurut saya wajar-wajar saja berbeda pandangan didalam berpolitik, namun kita juga harus memikirkan kepentingan rakyat yang lebih utama,” ujarnya.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Feb 13th 2011, 09:21
REDELONG - Anggota DPRK Bener Meriah dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Riduansyah, mengambil keputusan mengejutkan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Redolong (gabungan beberapa parpol). Tidak hanya itu, Riduansyah juga menyatakan keluar dari Fraksi tersebut untuk selanjutnya bergabung dengan Fraksi Golongan Karya (Golkar).
Pengunduran Riduansyah disampaikannya langsung di hadapan anggota dewan dan pihak eksekutif Pemkab Bener Meriah, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2011 Kamis (10/2), di ruang sidang dewan setempat.
“Kami sebagai anggota DPRK yang berasal dari PBR menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota dari Fraksi Redelong dan dan akan bergabung ke Fraksi Golkar,” tegas Riduansyah, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi menjelang pengesahan APBK 2011 Kabupaten Bener Meriah. Sebagai gambaran, Riduansyah merupakan satu dari dua anggota DPRK Bener Meriah dari PBR.
Di DPRK Bener Meriah, terdapat tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, Redelong, dan Fraksi Bener Meriah. Awalnya antara Fraksi Redelong dan Fraksi Bener Meriah memiliki keterkaitan dan keputusan saling mendukung sebagai saingan Fraksi Golkar. Namun berdasarkan informasi yang berkembang akhir-akhir ini, kedua Fraksi yang menjadi ‘lawan’ Fraksi Golkar itu, mulai retak diduga terkait kepentingan dukung mendukung pasangan calon dalam Pilkada 2011.
Kepada wartawan, Riduansyah menyebutkan, motivasi partainya keluar dari Fraksi Redelong dilandasi beberapa alasan. Menurutnya, ada beberapa poin persoalan yang menemui jalan buntu dan tidak saling sepakat dalam fraksi tersebut.
Persoalan itu, sebut Riduan, di antaranya terkait keputusan partainya yang mendukung calon dari Partai Golkar dalam Pilkada 2011. “Dengan adanya kesepakatan dari PBR untuk mendukung pasangan dari Golkar sehingga PBR menarik diri dari Fraksi Redelong,” ungkap Riduansyah.
Selain itu, kata dia, para anggota Fraksi Redelong yang berasal dari sejumlah partai politik, tidak mencapai kata sepakat terhadap usulan agar Fraksi Redelong cukup mengusung satu pasangan calon pada pilkada mendatang. “Ini juga menjadi alasan kami untuk keluar dari fraksi Redelong dan pindah ke Fraksi Golkar. Secara otomatis, kami tidak lagi mendukung apapun yang telah disepakati oleh Fraksi Redelong,” sebut Riduansyah.
Kembalikan aset
Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Tgk Usman Yacub yang dimintai komentar terhadap persoalan ini mengatakan, inisiatif pengunduran diri Riduansyah sah-sah saja. “Tetapi saudara Riduansyah juga saya ingatkan, dengan keluarnya dari Fraksi Redelong, agar segera mengembalikan aset-aset milik fraksi yang selama ini, ia manfaatkan seperti mobil dinas dan sejumlah aset lainya,” sebut Tgk Usman.
Diakui Tgk Usman Yacub, selama ini ada ketidakharmonisan di dalam Fraksi Redelong namun hal itu dianggap masih wajar, karena semua dewan yang duduk di DPRK memiliki latar belakang dari partai politik yang berbeda. Namun diharapkan, semua anggota dewan harus bersatu, akur, serta memikirkan rakyat, bukan memikirkan perut sendiri. “Menurut saya wajar-wajar saja berbeda pandangan didalam berpolitik, namun kita juga harus memikirkan kepentingan rakyat yang lebih utama,” ujarnya.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 18 Maret 2011
14 Pejabat Bener Meriah Dimutasi
Fri, Feb 4th 2011, 08:57
REDELONG - Sebanyak 14 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dimutasi dan empat di antaranya telah memasuki masa pensiun. Sementara seratusan pejabat eselon III dan IV juga mengalami rotasi serta kenaikan pangkat. Pelantikan para pejabat tersebut dilakukan secara serentak oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Sirwandi Laut Tawar, Rabu (2/1) di Oproom Setdakab setempat.
Pejabat eselon II yang mengalami pergeseran antara lain, Ir Azwirianyah, dari Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ir Makmun dari staf ahli bupati menjadi asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menggantikan posisi Ir Azwiriansyah.
Dra Mayang Semayang, jabatan lama Kabag Organisasi Pemkab Bener Meriah, menjadi staf ahli bupati Bidang Pembangunan. Lutfi Mirwan, dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Bener Meriah.
Selanjutnya, Bairinnuri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). M Hasdi Kusman SH dari Kabag Evaluasi dan Data pada Bapedda Bener Meriah, menjadi Kepa Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Syuhada dari Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bener Meriah, pindah menjadi Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, drh Sofian dari sekretaris Distanakkan, dilantik menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah. Dan terakhir, Ir Rusman dari sekretaris Badan Penyuluhan menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
Sedangkan empat orang pejabat yang telah memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Bener Meriah, antara lain Zaini Yusra, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Drs Bacrumsyah SE Msi, Kepala Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Ishak MS Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan yang juga mantan Sekdakab Bener Meriah, telah memasuki masa pensiun.
Adapun mantan Kepala Inspektorat Bener Meriah, Aliudin Suku, juga memasuki masa pensiun karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
Sementara para pejabat eselon III terdiri dari kepala bagian (kabag) kepala bidang (kabid) dan sekretaris sebanyak 62 orang. Sedangkan pejabat eselon IV yang ikut dilantik untuk jabatan kepala seksi (kasi) dan kepala sub bagian (kasubbag) sebanyak 103 orang.
Masih kosong
Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, yang dihubungi Serambi, Kamis (3/2) mengatakan, mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemkab Bener Meriah, bertujuan untuk mengisi kekosongan pada sejumlah jabatan karena ada beberapa pejabat yang telah memasuki pensiun.
“Meskipun telah dilakukan rotasi untuk sejumlah posisi namun masih belum mencukupi untuk beberapa tempat yang masih kosong. Artinya, Pemkab Bener Meriah, masih kekurangan pegawai untuk beberapa jabatan,” kata Tagore.
Contohnya sebut dia, dalam mutasi yang dilakukan kemarin, tidak ada satupun camat yang diganti, padahal ada beberapa camat yang sudah cukup senior. Kendalanya, lanjut Bupati Bener Meriah ini, karena minimnya SDM yang memang benar-benar memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga terpaksa untuk jabatan sebagian camat masih tetap dipertahankan.
“Kami ragu untuk menempatkan orang pada posisi yang memang bukan keahliannya sehingga untuk belum ada pergantian pada posisi camat. Dan untuk bidang lain yang masih kosong sedang diupayakan untuk mencari orang yang tepat,” terang Ir H Tagore Abubakar yang, mengaku sedang berada di Kabupaten Gayo Lues.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Sebanyak 14 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dimutasi dan empat di antaranya telah memasuki masa pensiun. Sementara seratusan pejabat eselon III dan IV juga mengalami rotasi serta kenaikan pangkat. Pelantikan para pejabat tersebut dilakukan secara serentak oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Sirwandi Laut Tawar, Rabu (2/1) di Oproom Setdakab setempat.
Pejabat eselon II yang mengalami pergeseran antara lain, Ir Azwirianyah, dari Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ir Makmun dari staf ahli bupati menjadi asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menggantikan posisi Ir Azwiriansyah.
Dra Mayang Semayang, jabatan lama Kabag Organisasi Pemkab Bener Meriah, menjadi staf ahli bupati Bidang Pembangunan. Lutfi Mirwan, dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Bener Meriah.
Selanjutnya, Bairinnuri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). M Hasdi Kusman SH dari Kabag Evaluasi dan Data pada Bapedda Bener Meriah, menjadi Kepa Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Syuhada dari Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bener Meriah, pindah menjadi Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, drh Sofian dari sekretaris Distanakkan, dilantik menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah. Dan terakhir, Ir Rusman dari sekretaris Badan Penyuluhan menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
Sedangkan empat orang pejabat yang telah memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Bener Meriah, antara lain Zaini Yusra, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Drs Bacrumsyah SE Msi, Kepala Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Ishak MS Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan yang juga mantan Sekdakab Bener Meriah, telah memasuki masa pensiun.
Adapun mantan Kepala Inspektorat Bener Meriah, Aliudin Suku, juga memasuki masa pensiun karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
Sementara para pejabat eselon III terdiri dari kepala bagian (kabag) kepala bidang (kabid) dan sekretaris sebanyak 62 orang. Sedangkan pejabat eselon IV yang ikut dilantik untuk jabatan kepala seksi (kasi) dan kepala sub bagian (kasubbag) sebanyak 103 orang.
Masih kosong
Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, yang dihubungi Serambi, Kamis (3/2) mengatakan, mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemkab Bener Meriah, bertujuan untuk mengisi kekosongan pada sejumlah jabatan karena ada beberapa pejabat yang telah memasuki pensiun.
“Meskipun telah dilakukan rotasi untuk sejumlah posisi namun masih belum mencukupi untuk beberapa tempat yang masih kosong. Artinya, Pemkab Bener Meriah, masih kekurangan pegawai untuk beberapa jabatan,” kata Tagore.
Contohnya sebut dia, dalam mutasi yang dilakukan kemarin, tidak ada satupun camat yang diganti, padahal ada beberapa camat yang sudah cukup senior. Kendalanya, lanjut Bupati Bener Meriah ini, karena minimnya SDM yang memang benar-benar memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga terpaksa untuk jabatan sebagian camat masih tetap dipertahankan.
“Kami ragu untuk menempatkan orang pada posisi yang memang bukan keahliannya sehingga untuk belum ada pergantian pada posisi camat. Dan untuk bidang lain yang masih kosong sedang diupayakan untuk mencari orang yang tepat,” terang Ir H Tagore Abubakar yang, mengaku sedang berada di Kabupaten Gayo Lues.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Lintas Bireuen-Takengon Sempat Tertimbun Longsor
Fri, Feb 4th 2011, 08:59
REDELONG - Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bener Meriah, selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan lintas Bireuen-Takengon. Ruas jalan yang sempat tertimbun tanah longsor terjadi, Selasa (2/2) sekitar pukul 20.00 WIB, di KM 77 lintas Bireuen-Takengon, tepatnya di daerah Kampung Karang jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Seorang warga setempat, Aman Tona, kepada Serambi mengatakan, tanah longsor yang terjadi Selasa sempat mengganggu arus lalu lintas di daerah itu karena terjadi kemacetan panjang kendaraan yang datang dari arah Bireuen maupun Takengon, selama beberarapa jam.
“Memang saat itu guyuran hujan sangat deras sehingga mengakibatkan tanah dari sisi jalan turun hingga menutup badan jalan. Tanah longsor itu menutup sekitar sepuluh meter ruas jalan di KM-77 Kecamatan Timang Gajah,” kata Aman Tona.
Dikatakan, akibat tanah longsor itu, lintas Bireuen-Takengon, sempat terputus selama dua jam. Namun setelah diterjunkan satu unit alat berat dari Pemkab Bener Meriah, akses menuju maupun datang dari arah Bireuen, kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan.
“Begitu kejadian, ada warga yang langsung melapor dan meminta untuk dikerahkan alat berat agar bisa menyingkirkan tumpukan tanah yang menimpun badan jalan. Alhasil sekira pukul 22.00 WIB, atau dua jam setelah kejadian jalur jalan kembali normal,” ungkapnya.
Ia sebutkan, pada malam terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan di KM-77, kondisi arus lalu lintas kendaraan menuju maumpun keluar dari Takengon, cukup ramai sehingga ketika kondisi jalan terputus terjadi kemacetan panjang kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kalau alat berat datangnya lama, mungkin bisa terjadi antrian panjang kendaraan hingga beberapa kilometer. Namun beruntung pihak terkait cepat tanggap menurunkan alat berat sehingga kemacetan tidak terlalu lama,” sebutnya.
Berdasarkan pantauan Serambi sebagian ruas jalan Bireuen-Takengon, telah dilakukan perbaikan maupun pelebaran, namun masih terdapat beberapa titik daerah yang rawan terjadinya tanah longsor di musim hujan. Sejak awal Januari 2011 lalu, terjadi beberapa kali tanah longsor di ruas jalan Bireun-Takengon, hingga menimbun ruas jalan dan sempat memutuskan akses lalu lintas di daerah itu.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bener Meriah, selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan lintas Bireuen-Takengon. Ruas jalan yang sempat tertimbun tanah longsor terjadi, Selasa (2/2) sekitar pukul 20.00 WIB, di KM 77 lintas Bireuen-Takengon, tepatnya di daerah Kampung Karang jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Seorang warga setempat, Aman Tona, kepada Serambi mengatakan, tanah longsor yang terjadi Selasa sempat mengganggu arus lalu lintas di daerah itu karena terjadi kemacetan panjang kendaraan yang datang dari arah Bireuen maupun Takengon, selama beberarapa jam.
“Memang saat itu guyuran hujan sangat deras sehingga mengakibatkan tanah dari sisi jalan turun hingga menutup badan jalan. Tanah longsor itu menutup sekitar sepuluh meter ruas jalan di KM-77 Kecamatan Timang Gajah,” kata Aman Tona.
Dikatakan, akibat tanah longsor itu, lintas Bireuen-Takengon, sempat terputus selama dua jam. Namun setelah diterjunkan satu unit alat berat dari Pemkab Bener Meriah, akses menuju maupun datang dari arah Bireuen, kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan.
“Begitu kejadian, ada warga yang langsung melapor dan meminta untuk dikerahkan alat berat agar bisa menyingkirkan tumpukan tanah yang menimpun badan jalan. Alhasil sekira pukul 22.00 WIB, atau dua jam setelah kejadian jalur jalan kembali normal,” ungkapnya.
Ia sebutkan, pada malam terjadinya tanah longsor yang menimbun ruas jalan di KM-77, kondisi arus lalu lintas kendaraan menuju maumpun keluar dari Takengon, cukup ramai sehingga ketika kondisi jalan terputus terjadi kemacetan panjang kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kalau alat berat datangnya lama, mungkin bisa terjadi antrian panjang kendaraan hingga beberapa kilometer. Namun beruntung pihak terkait cepat tanggap menurunkan alat berat sehingga kemacetan tidak terlalu lama,” sebutnya.
Berdasarkan pantauan Serambi sebagian ruas jalan Bireuen-Takengon, telah dilakukan perbaikan maupun pelebaran, namun masih terdapat beberapa titik daerah yang rawan terjadinya tanah longsor di musim hujan. Sejak awal Januari 2011 lalu, terjadi beberapa kali tanah longsor di ruas jalan Bireun-Takengon, hingga menimbun ruas jalan dan sempat memutuskan akses lalu lintas di daerah itu.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 17 Maret 2011
Pemkab Bener Meriah Tandatangai MoU Pertumbuhan Ekonomi
Wed, Feb 2nd 2011, 09:09
Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, menanda tangani kesepakatan dengan NGO-IOM terkait pelaksanaan proyek pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di daerah itu. Penanda tanganan itu, dilakukan di Aula Setdakab Bener Meriah, Selasa (1/2).SERAMBI/MAHYADI
REDELONG - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, melakukan penanda tangananan kesepakan (MoU) dengan pihak NGO Internasional Organisation Migration (IOM) dalam hal proyek pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di daerah itu.
Penandatanganan MoU yang digelar di Aula Setdakab Bener Meriah, Selasa (1/20), dihadiri Bupati Ir H Tagore Abubakar, Kepala Unit Proyek Management Unit (PMU), Prof Dr Ir Amhar Abubakar Msc, dan pihak perwakilan IOM, Konrad Close.
MoU itu merupakan proyek kegiatan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan kopi. Tujuan lainnya dari program tersebut, untuk mengembalikan kepercayaan pembeli kopi terkait dengan kondisi kualitas kopi di daerah itu. “Projek ini bukan semata-mata untuk memperbaiki kualitas kopi melainkan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam sistem perkebunan kopi,” kata Konrad Close seorang perwakilan dari IOM.
Ia katakan, salah satu kegiatan yang nantinya akan bersentuh langsung dengan petani dalam proyek yang akan dijalankan ini, yakni dengan cara memberikan sosialisasi kepada petani tentang pola penanaman kopi serta beberapa permasalahan lain dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Bener Meriah.
“Ada kebiasaan petani memetik buah kopi yang masih hijau. Padahal seharusnya kopi yang kualitasnya bagus harus menunggu buahya merah baru bisa dipetik. Kemungkinan kebiasaan itu karena faktor ekonomi para petani yang menuntut harus segera memetik buah kopinya yang masih hijau,” papar perwakilan IOM ini, sembari menambahkan, pihaknya akan menyediakan akses hubungan langsung dengan 75 pebisnis swasta atau eksportir kopi, agar petani dapat lebih terbantu.
Sementara itu, Kepala PMU Prof Dr Amhar Abubakar M Sc mengatakan, kedudukan pemerintah dan pihak IOM sebagai pelaksana perlu adanya sinergi dan saling koordinasi. “Ini adalah dana hibah dari asing yang dimasukkan ke APBN, dan ditujukan untuk perbaikan ekonomi masyarakat di dataran tinggi Gayo ini,” sebutnya.
Karena menurutnya, dana hibah tersebut tetap akan diperiksa oleh pihak terkait karena dana tersebut masuk melalui anggaran APBN. “Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disepakati. Pemkab sebagai pengawas pekerjaan IOM yang melakukan kegiatan dilapangan. Saya sarankan pemerintah daerah agar membentuk tim monitoring terkait dengan proyek ini, jika kegiatan ini berhasil maka saya berjanji akan membawa investor lain ke Bener Meriah,” janji Amhar.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, menanda tangani kesepakatan dengan NGO-IOM terkait pelaksanaan proyek pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di daerah itu. Penanda tanganan itu, dilakukan di Aula Setdakab Bener Meriah, Selasa (1/2).SERAMBI/MAHYADI
REDELONG - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, melakukan penanda tangananan kesepakan (MoU) dengan pihak NGO Internasional Organisation Migration (IOM) dalam hal proyek pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di daerah itu.
Penandatanganan MoU yang digelar di Aula Setdakab Bener Meriah, Selasa (1/20), dihadiri Bupati Ir H Tagore Abubakar, Kepala Unit Proyek Management Unit (PMU), Prof Dr Ir Amhar Abubakar Msc, dan pihak perwakilan IOM, Konrad Close.
MoU itu merupakan proyek kegiatan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan kopi. Tujuan lainnya dari program tersebut, untuk mengembalikan kepercayaan pembeli kopi terkait dengan kondisi kualitas kopi di daerah itu. “Projek ini bukan semata-mata untuk memperbaiki kualitas kopi melainkan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam sistem perkebunan kopi,” kata Konrad Close seorang perwakilan dari IOM.
Ia katakan, salah satu kegiatan yang nantinya akan bersentuh langsung dengan petani dalam proyek yang akan dijalankan ini, yakni dengan cara memberikan sosialisasi kepada petani tentang pola penanaman kopi serta beberapa permasalahan lain dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Bener Meriah.
“Ada kebiasaan petani memetik buah kopi yang masih hijau. Padahal seharusnya kopi yang kualitasnya bagus harus menunggu buahya merah baru bisa dipetik. Kemungkinan kebiasaan itu karena faktor ekonomi para petani yang menuntut harus segera memetik buah kopinya yang masih hijau,” papar perwakilan IOM ini, sembari menambahkan, pihaknya akan menyediakan akses hubungan langsung dengan 75 pebisnis swasta atau eksportir kopi, agar petani dapat lebih terbantu.
Sementara itu, Kepala PMU Prof Dr Amhar Abubakar M Sc mengatakan, kedudukan pemerintah dan pihak IOM sebagai pelaksana perlu adanya sinergi dan saling koordinasi. “Ini adalah dana hibah dari asing yang dimasukkan ke APBN, dan ditujukan untuk perbaikan ekonomi masyarakat di dataran tinggi Gayo ini,” sebutnya.
Karena menurutnya, dana hibah tersebut tetap akan diperiksa oleh pihak terkait karena dana tersebut masuk melalui anggaran APBN. “Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disepakati. Pemkab sebagai pengawas pekerjaan IOM yang melakukan kegiatan dilapangan. Saya sarankan pemerintah daerah agar membentuk tim monitoring terkait dengan proyek ini, jika kegiatan ini berhasil maka saya berjanji akan membawa investor lain ke Bener Meriah,” janji Amhar.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 03 Maret 2011
Sepanjang Januari 2011: Anjing Gila Gigit 4 Warga Bener Meriah
Thu, Jan 20th 2011, 08:51
REDELONG-Sepanjang Januari 2011, tecatat empat orang warga Kabupaten Bener Meriah, digigit anjing yang diduga terinfeksi rabies. Keempat korban gigitan anjing gila itu, berasal dari beberapa kecamatan di kabupaten tersebut. Rata-rata korban yang tergigit anjing gila didominasi dari kalangan anak-anak dan pelajar.
Terjangkitnya infeksi rabies pada hewan peliharaan milik masyarakat di daerah itu, salah satu faktor penyebabnya karena minimnya kesadaran masyarakat dalam memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing milik mereka.
Dari data yang diperoleh dari dinas terkait, terhitung sejak awal Januari 2011, empat orang yang menjadi sasaran gigitan anjing gila, antara lain, Danda (4,5) warga Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, digigit pada 5 Januari 2011 lalu, disusul Riskan Akbar (15) warga Bintang Bener, Kecamatan Permata, yang digigit anjing gila pada 6 Januari 2011.
Korban ketiga, yakni Iwan Ramadan, warga Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, diserang anjing yang diduga terinfeksi rabies, pada 11 Januari lalu. Dan kasus terbaru adanya warga diserang serta digigit anjing yang diduga mengindap infeksi rabies terjadi pada tgl 18 Januari 2011 kemarin, yang menimpa salah seorang bocah, Armada (5) warga Tanjung Pura, Kecamatan Bandar.
Kepala Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Bandar, Kabupaten Bener Meriah, drh Ismail Harun, kepada Serambi Rabu (19/1) mengatakan, telah menerima laporan bahwa ada beberapa warga yang diserang dan digigit anjing yang diduga terinfeksi rabies di beberapa kecamatan di daerah itu.
“Sejak awal Januari 2011 sampai dengan sekarang kami sudah menerima laporan empat orang yang diserang. Namun belum dapat dipastikan apakah anjing yang menggigit warga itu telah terserang infeksi rabies,” kata drh Ismail Harun.
Melihat kondisi serangan anjing yang menggigit warga di beberapa kampung di daerah itu, dalam waktu yang tidak jauh berbeda, diduga hewan peliharaan itu, telah terinfeksi rabies. Namun, kata Ismail Harun, untuk memastikannya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Tetapi untuk mengantisifasi menularnya rabies kepada warga yang telah digigit, diharuskan bagi warga itu untuk mengecek kondisinya ke pusat kesehatan setempat. “Data yang ada pada kami ada empat orang yang sudah digigit. Tetapi informasi terbaru ada satu orang lagi, M Amin (40) Warga Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, juga digigit anjing namum belum bisa dipastikan,” sebut Kepala Puskeswan Bandar ini.
Menurut drh Ismail Harun, pihaknya telah melakukan vaksin rabies terhadap hewan peliharaan yang berpotensi terserang infeksi rabies. Namun kendala yang ditemui di lapangan, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya diberikan vaksin pada hewan peliharaan mereka.
Bahkan, sebagian warga justru secara terang-terangan menolak petugas keswan untuk memberikan vaksin untuk anjing peliharaan. “Kendala petugas di lapangan karena banyak masyarakat yang menolak agar anjing peliharaannya tidak diberikan vaksin rabies. Padahal, petugas telah secara rutin turun ke lapangan untuk membagikan vaksin secara gratis namun tetap saja ditolak masyakat dengan berbagai alasan,” ungkapnya.
Akibatnya, tambah Ismail Harun, pemberian vaksin rabies kepada hewan peliharaan milik warga yang berada di wilayah kerja Puskeswan Bandar, hanya terealisasi sekitar 40 persen. Hal itu terjadi lantaran kurangnya kesadaran dari warga untuk memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaannya. “Padahal, kalau hewan-hewan peliharaan itu terjangkit infeksi dan menyerang manusia, akibatnya bisa fatal,” pungkas Kepala Puskeswan Bandar ini.(c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG-Sepanjang Januari 2011, tecatat empat orang warga Kabupaten Bener Meriah, digigit anjing yang diduga terinfeksi rabies. Keempat korban gigitan anjing gila itu, berasal dari beberapa kecamatan di kabupaten tersebut. Rata-rata korban yang tergigit anjing gila didominasi dari kalangan anak-anak dan pelajar.
Terjangkitnya infeksi rabies pada hewan peliharaan milik masyarakat di daerah itu, salah satu faktor penyebabnya karena minimnya kesadaran masyarakat dalam memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing milik mereka.
Dari data yang diperoleh dari dinas terkait, terhitung sejak awal Januari 2011, empat orang yang menjadi sasaran gigitan anjing gila, antara lain, Danda (4,5) warga Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, digigit pada 5 Januari 2011 lalu, disusul Riskan Akbar (15) warga Bintang Bener, Kecamatan Permata, yang digigit anjing gila pada 6 Januari 2011.
Korban ketiga, yakni Iwan Ramadan, warga Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, diserang anjing yang diduga terinfeksi rabies, pada 11 Januari lalu. Dan kasus terbaru adanya warga diserang serta digigit anjing yang diduga mengindap infeksi rabies terjadi pada tgl 18 Januari 2011 kemarin, yang menimpa salah seorang bocah, Armada (5) warga Tanjung Pura, Kecamatan Bandar.
Kepala Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Bandar, Kabupaten Bener Meriah, drh Ismail Harun, kepada Serambi Rabu (19/1) mengatakan, telah menerima laporan bahwa ada beberapa warga yang diserang dan digigit anjing yang diduga terinfeksi rabies di beberapa kecamatan di daerah itu.
“Sejak awal Januari 2011 sampai dengan sekarang kami sudah menerima laporan empat orang yang diserang. Namun belum dapat dipastikan apakah anjing yang menggigit warga itu telah terserang infeksi rabies,” kata drh Ismail Harun.
Melihat kondisi serangan anjing yang menggigit warga di beberapa kampung di daerah itu, dalam waktu yang tidak jauh berbeda, diduga hewan peliharaan itu, telah terinfeksi rabies. Namun, kata Ismail Harun, untuk memastikannya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Tetapi untuk mengantisifasi menularnya rabies kepada warga yang telah digigit, diharuskan bagi warga itu untuk mengecek kondisinya ke pusat kesehatan setempat. “Data yang ada pada kami ada empat orang yang sudah digigit. Tetapi informasi terbaru ada satu orang lagi, M Amin (40) Warga Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, juga digigit anjing namum belum bisa dipastikan,” sebut Kepala Puskeswan Bandar ini.
Menurut drh Ismail Harun, pihaknya telah melakukan vaksin rabies terhadap hewan peliharaan yang berpotensi terserang infeksi rabies. Namun kendala yang ditemui di lapangan, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya diberikan vaksin pada hewan peliharaan mereka.
Bahkan, sebagian warga justru secara terang-terangan menolak petugas keswan untuk memberikan vaksin untuk anjing peliharaan. “Kendala petugas di lapangan karena banyak masyarakat yang menolak agar anjing peliharaannya tidak diberikan vaksin rabies. Padahal, petugas telah secara rutin turun ke lapangan untuk membagikan vaksin secara gratis namun tetap saja ditolak masyakat dengan berbagai alasan,” ungkapnya.
Akibatnya, tambah Ismail Harun, pemberian vaksin rabies kepada hewan peliharaan milik warga yang berada di wilayah kerja Puskeswan Bandar, hanya terealisasi sekitar 40 persen. Hal itu terjadi lantaran kurangnya kesadaran dari warga untuk memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaannya. “Padahal, kalau hewan-hewan peliharaan itu terjangkit infeksi dan menyerang manusia, akibatnya bisa fatal,” pungkas Kepala Puskeswan Bandar ini.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 14 Februari 2011
Tapal batas Aceh bermasalah
Monday, 17 January 2011 06:21
REDELONG - Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih memiliki permasalah tapal batas daerah. Karena pada saat pembentukan suatu kabupaten dan kota tidak memperjelas titik koordinat suatu daerah.
Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, Kamaruddin, mengatakan permasalahan tapal batas itu, diantaranya Kabupaten Subussalam dengan Aceh Selatan, Aceh Barat dengan Nagan Raya, Gayo Lues dengan Aceh Barat Daya, Bener Meriah dengan Aceh Utara, Aceh Timur dengan Bener Meriah, dan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah.
“Kalau permasalah tapal batas Kabupaten Bireuen dengan Bener Meriah, dari sepuluh titik yang bermasalah, delapan titik sudah selesai di perjelas, hanya saja dua titik batas-batas wilayah kedua daerah itu yang hingga saat ini belum selesai,” ungkapnya, tadi malam.
Sumber : Waspada.co.id
REDELONG - Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih memiliki permasalah tapal batas daerah. Karena pada saat pembentukan suatu kabupaten dan kota tidak memperjelas titik koordinat suatu daerah.
Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, Kamaruddin, mengatakan permasalahan tapal batas itu, diantaranya Kabupaten Subussalam dengan Aceh Selatan, Aceh Barat dengan Nagan Raya, Gayo Lues dengan Aceh Barat Daya, Bener Meriah dengan Aceh Utara, Aceh Timur dengan Bener Meriah, dan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah.
“Kalau permasalah tapal batas Kabupaten Bireuen dengan Bener Meriah, dari sepuluh titik yang bermasalah, delapan titik sudah selesai di perjelas, hanya saja dua titik batas-batas wilayah kedua daerah itu yang hingga saat ini belum selesai,” ungkapnya, tadi malam.
Sumber : Waspada.co.id
Produksi Padi di Bener Meriah belum Cukup
* Pemerintah Rencanakan Buka Areal Sawah Baru
Sun, Jan 16th 2011, 09:03
REDELONG - Hingga sekarang produksi padi di Kabupaten Bener Meriah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras lokal sehingga tiap bulan harus dipasok dari luar daerah hingga 600 ton. Luas areal persawahan di Bener Meriah mencapai 3.410 hektare, namun yang masih produktif sekitar 3.160 hektare. Untuk meningkatkan produksi beras di Bener Meriah pemerintah berencana membuka areal persawahan baru.
“Solusinya kita harus membuka areal baru dan pengembangan padi ladang. Namun jika dibuka areal persawahan baru, terbentur dengan lokasi kawasan hutan lindung,” kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Tannakkan) Kabupaten Bener Meriah, Dr Yacob kepada Serambi, Jumat (14/1).
Ia mengatakan, kebutuhan beras di Kabupaten Bener Meriah, setiap tahunnya mencapai 14 ribu ton. Sementara luas areal persawahan yang ada tidak cukup untuk memproduksi beras sebanyak itu. “Kita harus memproduksi gabah padi sebanyak 21.538 ribu ton pertahun, baru memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan saat ini setiap tahunnya petani Bener Meriah, hanya mampu memproduksi sebanyak 15 ribu ton gabah padi,” pungkas Yacob.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Jan 16th 2011, 09:03
REDELONG - Hingga sekarang produksi padi di Kabupaten Bener Meriah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras lokal sehingga tiap bulan harus dipasok dari luar daerah hingga 600 ton. Luas areal persawahan di Bener Meriah mencapai 3.410 hektare, namun yang masih produktif sekitar 3.160 hektare. Untuk meningkatkan produksi beras di Bener Meriah pemerintah berencana membuka areal persawahan baru.
“Solusinya kita harus membuka areal baru dan pengembangan padi ladang. Namun jika dibuka areal persawahan baru, terbentur dengan lokasi kawasan hutan lindung,” kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Tannakkan) Kabupaten Bener Meriah, Dr Yacob kepada Serambi, Jumat (14/1).
Ia mengatakan, kebutuhan beras di Kabupaten Bener Meriah, setiap tahunnya mencapai 14 ribu ton. Sementara luas areal persawahan yang ada tidak cukup untuk memproduksi beras sebanyak itu. “Kita harus memproduksi gabah padi sebanyak 21.538 ribu ton pertahun, baru memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan saat ini setiap tahunnya petani Bener Meriah, hanya mampu memproduksi sebanyak 15 ribu ton gabah padi,” pungkas Yacob.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 11 Februari 2011
Tim Pemerintah Aceh Turun ke Bener Meriah
Terkait Status Kampung di Perbatasan
Sat, Jan 15th 2011, 09:22
REDELONG - Berkaitan dengan status sejumlah kampung di perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Timur serta Aceh Utara, yang telah meruncing sejak beberapa bulan terakhir, mulai ditanggapi oleh Pemerintah Aceh. Untuk menyelesaikan ‘konflik’ tersebut, Jumat (14/1), tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, turun ke Kabupaten Bener Meriah, untuk mengumpulkan sejumlah informasi dan data, serta latar belakang penyebab munculnya perselisihan antar kedua kabupaten. Pertemuan antara tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, dengan Pemkab Bener Meriah, berlangsung di Oproom Setdakab setempat. Dalam pertemuan itu, Tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, yang diketuai oleh Kamaruddin, meminta penjelasan dari Pemkab Bener Meriah, tentang latar belakang terjadinya perpindahan penduduk di beberapa dusun di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Timur, yang akhir-akhir ini menjadi perselisihan di kedua kabupaten.
Sedangkan dari pihak Pemkab Bener Meriah, dalam pertemuan itu diwakili oleh Asisten Tata Pemerintahan Setdakab, Tasnim Bahtiar yang didampingi Camat Syiah Utama, Hudaidi. Pertemuan itu juga dihadiri beberapa orang perwakilan masyarakat dari sejumlah kampung yang menjadi ‘rebutan’ kedua kabupaten. Kamaruddin yang ditanyai Serambi usai pertemuan itu menyebutkan, kedatangan mereka ke Bener Meriah, untuk mengumpulkan informasi dan data awal terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi antara Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Timur, tentang status beberapa kampung yang ada di kawasan perbatasan kedua kabupaten yang saat ini memunculkan perselisihan.
“Pemerintah Aceh, akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini. Untuk itu, diperlukan informasi serta data awal. Dan kedatangan kami hari ini bukan untuk menyelesaikan persoalan ini tetapi hanya untuk mengumpulkan informasi,” kata Kamaruddin. Dia sebutkan, sebelumnya Gubernur Aceh, telah menerima surat dari Bupati Aceh Timur, tentang adanya pencaplokan wilayah Aceh Timur, yang dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah. Berdasarkan surat tersebut, pihaknya di instruksikan untuk melakukan pengumpulan informasi dari dua kabupaten tentang latar belakang terjadinya perselisihan itu.
“Dalam beberapa hari ini, kami juga akan melakukan hal yang sama ke Kabupaten Aceh Timur, sehingga bisa segera dicari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan ini,” ungka Kamaruddin. Sementara itu, Camat Syiah Utama, dihadapan tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, menjelaskan, Pemkab Bener Meriah, tidak melakukan pencaplokan beberapa kampung di kawasan perbatasan karena daerah tersebut memang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Selain itu, kembalinya masyarakat di daerah menjadi penduduk Kabupaten Bener Meriah, bukan atas inisiatif pemerintah melainkan permintaan dari masyarakat sendiri. “Sejak tahun 2006 lalu, masyarakat di daerah itu, sudah meminta untuk kembali bergabung menjadi penduduk BenerMeriah. Dan wilayah itu memang masih masuk kawasan Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah, namun anehnya justru kami dituduh mencaplok,” terang Hudaidi. Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat yang tinggal di beberapa dusun di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, saat ini telah berubah status menjadi penduduk Kabupaten Bener Meriah. Persoalan tersebut akhirnya memunculkan ketegangan antara kedua kabupaten dan hingga saat ini ‘rebutan’ wilayah perbatasan itu masih berlanjut.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Jan 15th 2011, 09:22
REDELONG - Berkaitan dengan status sejumlah kampung di perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Timur serta Aceh Utara, yang telah meruncing sejak beberapa bulan terakhir, mulai ditanggapi oleh Pemerintah Aceh. Untuk menyelesaikan ‘konflik’ tersebut, Jumat (14/1), tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, turun ke Kabupaten Bener Meriah, untuk mengumpulkan sejumlah informasi dan data, serta latar belakang penyebab munculnya perselisihan antar kedua kabupaten. Pertemuan antara tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, dengan Pemkab Bener Meriah, berlangsung di Oproom Setdakab setempat. Dalam pertemuan itu, Tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, yang diketuai oleh Kamaruddin, meminta penjelasan dari Pemkab Bener Meriah, tentang latar belakang terjadinya perpindahan penduduk di beberapa dusun di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Timur, yang akhir-akhir ini menjadi perselisihan di kedua kabupaten.
Sedangkan dari pihak Pemkab Bener Meriah, dalam pertemuan itu diwakili oleh Asisten Tata Pemerintahan Setdakab, Tasnim Bahtiar yang didampingi Camat Syiah Utama, Hudaidi. Pertemuan itu juga dihadiri beberapa orang perwakilan masyarakat dari sejumlah kampung yang menjadi ‘rebutan’ kedua kabupaten. Kamaruddin yang ditanyai Serambi usai pertemuan itu menyebutkan, kedatangan mereka ke Bener Meriah, untuk mengumpulkan informasi dan data awal terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi antara Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Timur, tentang status beberapa kampung yang ada di kawasan perbatasan kedua kabupaten yang saat ini memunculkan perselisihan.
“Pemerintah Aceh, akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini. Untuk itu, diperlukan informasi serta data awal. Dan kedatangan kami hari ini bukan untuk menyelesaikan persoalan ini tetapi hanya untuk mengumpulkan informasi,” kata Kamaruddin. Dia sebutkan, sebelumnya Gubernur Aceh, telah menerima surat dari Bupati Aceh Timur, tentang adanya pencaplokan wilayah Aceh Timur, yang dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah. Berdasarkan surat tersebut, pihaknya di instruksikan untuk melakukan pengumpulan informasi dari dua kabupaten tentang latar belakang terjadinya perselisihan itu.
“Dalam beberapa hari ini, kami juga akan melakukan hal yang sama ke Kabupaten Aceh Timur, sehingga bisa segera dicari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan ini,” ungka Kamaruddin. Sementara itu, Camat Syiah Utama, dihadapan tim dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, menjelaskan, Pemkab Bener Meriah, tidak melakukan pencaplokan beberapa kampung di kawasan perbatasan karena daerah tersebut memang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Selain itu, kembalinya masyarakat di daerah menjadi penduduk Kabupaten Bener Meriah, bukan atas inisiatif pemerintah melainkan permintaan dari masyarakat sendiri. “Sejak tahun 2006 lalu, masyarakat di daerah itu, sudah meminta untuk kembali bergabung menjadi penduduk BenerMeriah. Dan wilayah itu memang masih masuk kawasan Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah, namun anehnya justru kami dituduh mencaplok,” terang Hudaidi. Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat yang tinggal di beberapa dusun di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, saat ini telah berubah status menjadi penduduk Kabupaten Bener Meriah. Persoalan tersebut akhirnya memunculkan ketegangan antara kedua kabupaten dan hingga saat ini ‘rebutan’ wilayah perbatasan itu masih berlanjut.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 01 Februari 2011
PLN Janarata Sosialisasikan Pemasangan Listrik
Thu, Jan 13th 2011, 09:29
REDELONG - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Janarata, Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, mulai mensosialisasikan perlakuan pasang listrik baru. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya percaloan pemasangan listrik di daerah itu. Karena selama ini, akibat ulah calo ‘nakal’ banyak pelanggan PLN Ranting Janarata yang dirugikan.
Manager PLN Ranting Janarata, Sukarman didampingi Supervisor Charter dan Olah Data Wahid, kepada Serambi, Senin (10/1) mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dan komplain dari masyarakat tentang proses pemasangan listrik baru. Seringnya masyarakat komplain ke PLN, akibat ulah yang dilakukan oleh beberapa oknum calo yang nakal.
“Calo-calo ini, sengaja menjanjikan akan segera memasang meteran baru kepada calon pelanggan. Namun ada yang hingga beberapa bulan meteran tidak dipasang sehingga warga komplain ke PLN, padahal itu akibat ulah para calo,” kata Sukarman.
Untuk itu, kata dia, PLN Ranting Janarata, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlakuan pasang baru, sehingga tidak ada lagi calon pelanggan yang dirugikan. Proses pengajuan pemasangan listrik baru bagi calon pelanggan, diharuskan untuk langsung mendatangi Kantor PLN untuk menghindari terjadinya percaloan pemasangan listrik.
“Persoalannya akibat ulah para calo ini, pihak PLN Janarata yang menjadi sasaran komplain dari masyarakat karena mereka merasa untuk urusan listrik pasti ke PLN,” ungkap Sukarman.
Disebutkannya, dalam perlakuan pemasangan listrik baru, setelah pelanggan melengkapi segala syarat serta administrasi yang dibutuhkan, ditargetkan 3X24 jam setelah dimasukan permohonan listrik langsung menyala. Selama ini, kata dia, calon pelanggan yang komplain justru lebih banyak karena ulah calo yang nakal sehingga merugikan pelanggan.
“Tujuan kami untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, namun karena ulah calo-calo ini sehingga masyarakat sering komplain,” katanya. (c35)
Sumber : Serambinews.com
REDELONG - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Janarata, Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, mulai mensosialisasikan perlakuan pasang listrik baru. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya percaloan pemasangan listrik di daerah itu. Karena selama ini, akibat ulah calo ‘nakal’ banyak pelanggan PLN Ranting Janarata yang dirugikan.
Manager PLN Ranting Janarata, Sukarman didampingi Supervisor Charter dan Olah Data Wahid, kepada Serambi, Senin (10/1) mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dan komplain dari masyarakat tentang proses pemasangan listrik baru. Seringnya masyarakat komplain ke PLN, akibat ulah yang dilakukan oleh beberapa oknum calo yang nakal.
“Calo-calo ini, sengaja menjanjikan akan segera memasang meteran baru kepada calon pelanggan. Namun ada yang hingga beberapa bulan meteran tidak dipasang sehingga warga komplain ke PLN, padahal itu akibat ulah para calo,” kata Sukarman.
Untuk itu, kata dia, PLN Ranting Janarata, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlakuan pasang baru, sehingga tidak ada lagi calon pelanggan yang dirugikan. Proses pengajuan pemasangan listrik baru bagi calon pelanggan, diharuskan untuk langsung mendatangi Kantor PLN untuk menghindari terjadinya percaloan pemasangan listrik.
“Persoalannya akibat ulah para calo ini, pihak PLN Janarata yang menjadi sasaran komplain dari masyarakat karena mereka merasa untuk urusan listrik pasti ke PLN,” ungkap Sukarman.
Disebutkannya, dalam perlakuan pemasangan listrik baru, setelah pelanggan melengkapi segala syarat serta administrasi yang dibutuhkan, ditargetkan 3X24 jam setelah dimasukan permohonan listrik langsung menyala. Selama ini, kata dia, calon pelanggan yang komplain justru lebih banyak karena ulah calo yang nakal sehingga merugikan pelanggan.
“Tujuan kami untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, namun karena ulah calo-calo ini sehingga masyarakat sering komplain,” katanya. (c35)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 19 Januari 2011
Warga Mengaku Puluhan Tahun Diabaikan
Terkait Kepindahan Status dari Aceh Timu
Sat, Jan 8th 2011, 09:20
REDELONG - Puluhan warga yang berasal dari kawasan pedalaman Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, mengaku meminta pindah menjadi penduduk Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, lantaran merasa diabaikan oleh Pemkab Aceh Timur, sejak puluhan tahun lalu. Hingga kini, beberapa kampung di kawasan pedalaman Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah masih terisolir serta luput dari perhatian, sehingga sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan itu memilih hengkang ke Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah.
Pengakuan tersebut, diutarakan sejumlah warga yang berasal dari beberapa kampung di kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Timur, ketika mendatangi Kantor Bupati Bener Meriah, Kamis (6/1) kemarin. Di hadapan Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, puluhan warga ini menyampaikan keluh kesah mereka ketika masih berstatus sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur. “Puluhan tahun kami menjadi warga Aceh Timur, namun kondisi perekonomian masyarakat di kampung kami masih jauh tertinggal dengan daerah lain karena sama sekali tidak pernah diperhatikan. Makanya, kami memilih kembali menjadi warga Bener Meriah,” ungkap Abubakar Aman Siner.
Ironisnya lagi, tambah Abubakar, di kampung mereka ada tujuh sumur gas, tetapi bangunan meunasah saja tidak ada. “Apalagi untuk sarana lainnya seperti Puskesmas dan jalan sama sekali tidak pernah dibangun,” ungkap Abubakar. Ia katakan, warga yang berasal dari delapan dusun, di daerah perbatasan Aceh Timur dengan Bener Meriah, seperti dari Dusun Salah Reje, Sarah Gele, Ranto Panyang, Pelalu, Garut, Rubek, Sejudo dan Dusun Poreng, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.800 jiwa dari 425 Kepala Keluarga (KK), telah menetap di daerah itu sejak puluhan tahun silam, menjadi penduduk Aceh Timur dan sebagian Aceh Utara. Namun kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan zaman sebelum merdeka.
“Puluhan tahun kami merasa dizhalimi dan tidak diberikan apa-apa seperti daerah lain. Padahal di daerah kami terdapat sejumlah sumur gas tapi kontribusinya untuk masyarakat di situ tidak ada,” pungkas Abubakar di hadapan puluhan rekannya. Kepada puluhan warga yang mendatangi Pemkab Bener Meriah, pada Kamis (6/1) kemarin, Pemkab Bener Meriah memberikan bantuan senilai Rp 47 juta untuk pembelian dua unit boat serta biaya pembangunan meunasah.
Masuk Bener Meriah
Terkait dengan adanya tudingan bahwa Pemkab Bener Meriah, telah mencaplok sejumlah kampung di Kecamatan Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Bupati Ir H Tagore Abubakar, membantah tuduhan tesebut. Ia mengatakan, puluhan warga yang berasal dari sejumlah kampung di kawasan pedalaman Aceh Timur, meminta sendiri untuk bergabung menjadi penduduk Bener Meriah, dengan alasan kurang diperhatikan ketika masih bernaung di Aceh Timur. “Tidak ada kami mencaplok wilayah Aceh Timur. Masyarakat itu sendiri yang datang mintabergabung ke Bener Meriah. Dan wilayah itu memang masih di kawasan Kabupaten Bener Meriah,” kata Bupati Tagore Abubakar.
Diuraikan Tagore, berdasarkan historis, beberapa dusun yang menjadi ‘rebutan’ antara Bener Meriah dan Aceh Timur, merupakan kawasan milik Kabupaten Bener Meriah. Alasannya, pada tahun 1976, Pemkab Aceh Tengah (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Bener Meriah) menitipkan beberapa dusun di perbatasan Kecamatan Bandar ke Kecamatan Langkahan Aceh Utara, dan ke Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur. Hal itu dilakukan demi kelancaran Pemilu saat itu karena sulitnya mobilisasi peralatan pemilu yang dibawa dari Aceh Tengah. “Kita punya dokumen penitipan itu. Makanya tidak benar jika Pemkab Bener Meriah mencaplok daerah mereka, justru kami mengambil kembali apa yang pernah dititipkan dulu. Karena kami melihat kondisi daerahnya sangat memprihatinkan tidak pernah tersentuh pembangunan,” tukas Bupati Bener Meriah ini.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Jan 8th 2011, 09:20
REDELONG - Puluhan warga yang berasal dari kawasan pedalaman Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, mengaku meminta pindah menjadi penduduk Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, lantaran merasa diabaikan oleh Pemkab Aceh Timur, sejak puluhan tahun lalu. Hingga kini, beberapa kampung di kawasan pedalaman Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah masih terisolir serta luput dari perhatian, sehingga sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan itu memilih hengkang ke Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah.
Pengakuan tersebut, diutarakan sejumlah warga yang berasal dari beberapa kampung di kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Timur, ketika mendatangi Kantor Bupati Bener Meriah, Kamis (6/1) kemarin. Di hadapan Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar, puluhan warga ini menyampaikan keluh kesah mereka ketika masih berstatus sebagai penduduk Kabupaten Aceh Timur. “Puluhan tahun kami menjadi warga Aceh Timur, namun kondisi perekonomian masyarakat di kampung kami masih jauh tertinggal dengan daerah lain karena sama sekali tidak pernah diperhatikan. Makanya, kami memilih kembali menjadi warga Bener Meriah,” ungkap Abubakar Aman Siner.
Ironisnya lagi, tambah Abubakar, di kampung mereka ada tujuh sumur gas, tetapi bangunan meunasah saja tidak ada. “Apalagi untuk sarana lainnya seperti Puskesmas dan jalan sama sekali tidak pernah dibangun,” ungkap Abubakar. Ia katakan, warga yang berasal dari delapan dusun, di daerah perbatasan Aceh Timur dengan Bener Meriah, seperti dari Dusun Salah Reje, Sarah Gele, Ranto Panyang, Pelalu, Garut, Rubek, Sejudo dan Dusun Poreng, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.800 jiwa dari 425 Kepala Keluarga (KK), telah menetap di daerah itu sejak puluhan tahun silam, menjadi penduduk Aceh Timur dan sebagian Aceh Utara. Namun kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan zaman sebelum merdeka.
“Puluhan tahun kami merasa dizhalimi dan tidak diberikan apa-apa seperti daerah lain. Padahal di daerah kami terdapat sejumlah sumur gas tapi kontribusinya untuk masyarakat di situ tidak ada,” pungkas Abubakar di hadapan puluhan rekannya. Kepada puluhan warga yang mendatangi Pemkab Bener Meriah, pada Kamis (6/1) kemarin, Pemkab Bener Meriah memberikan bantuan senilai Rp 47 juta untuk pembelian dua unit boat serta biaya pembangunan meunasah.
Masuk Bener Meriah
Terkait dengan adanya tudingan bahwa Pemkab Bener Meriah, telah mencaplok sejumlah kampung di Kecamatan Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Bupati Ir H Tagore Abubakar, membantah tuduhan tesebut. Ia mengatakan, puluhan warga yang berasal dari sejumlah kampung di kawasan pedalaman Aceh Timur, meminta sendiri untuk bergabung menjadi penduduk Bener Meriah, dengan alasan kurang diperhatikan ketika masih bernaung di Aceh Timur. “Tidak ada kami mencaplok wilayah Aceh Timur. Masyarakat itu sendiri yang datang mintabergabung ke Bener Meriah. Dan wilayah itu memang masih di kawasan Kabupaten Bener Meriah,” kata Bupati Tagore Abubakar.
Diuraikan Tagore, berdasarkan historis, beberapa dusun yang menjadi ‘rebutan’ antara Bener Meriah dan Aceh Timur, merupakan kawasan milik Kabupaten Bener Meriah. Alasannya, pada tahun 1976, Pemkab Aceh Tengah (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Bener Meriah) menitipkan beberapa dusun di perbatasan Kecamatan Bandar ke Kecamatan Langkahan Aceh Utara, dan ke Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur. Hal itu dilakukan demi kelancaran Pemilu saat itu karena sulitnya mobilisasi peralatan pemilu yang dibawa dari Aceh Tengah. “Kita punya dokumen penitipan itu. Makanya tidak benar jika Pemkab Bener Meriah mencaplok daerah mereka, justru kami mengambil kembali apa yang pernah dititipkan dulu. Karena kami melihat kondisi daerahnya sangat memprihatinkan tidak pernah tersentuh pembangunan,” tukas Bupati Bener Meriah ini.(c35)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)